Berita Banjarmasin

Soal Penanganan Bencana, Wakil Ketua DPRD Kalsel Minta Pemda Punya Tiga Dokumen ini

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, M Syaripuddin apresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tangani bencana

Soal Penanganan Bencana, Wakil Ketua DPRD Kalsel Minta Pemda Punya Tiga Dokumen ini
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Sekretaris DPD PDIP Kalsel, M Syaripuddin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, M Syaripuddin apresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tangani bencana Banjir di Kalsel.

Dimana Pemprov Kalsel sempat gelar koordinasi menyeluruh dengan berbagai stakeholder termasuk upaya melibatkan peran Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana di Banua.

Namun tak hanya sampai di situ, M Syaripuddin inginkan setiap Kabupaten/Kota di Kalsel miliki tiga dokumen penting dalam hal penanggulangan bencana yaitu dokumen kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi.

Perselingkuhan Ashanty dari Anang Diakui Ibu Aurel Hermansyah, Pria Ini Kalahkan Eks Krisdayanti

Cuti Saat Syuting Film Nikah Yuk, Anggota TNI AU Ini Mengaku Tidak Menganggu Pekerjaan

Pernikahan Sahrul Gunawan dengan Gadis Aceh Beda Usia 19 Tahun, Sobat Tommy Kurniawan Tak Pacaran

Dijelaskan Politisi PDIP ini, titik berat dalam tiga dokumen tersebut berisi peta bencana, peta bahaya, kerentanan, peta kapasitas bencana, peta resiko dan peta resiko multi bahaya.

Komponen-komponen tersebut menurut Bang Dhin, sapaan akrab M Syaripuddin, bisa sangat bermanfaat agar dapat secara cepat mengkalkulasi kebutuhan dana dan anggaran serta langkah spesifik yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan bencana.

Tentu dalam dokumen-dokumen tersebut tak hanya memperhitungkan terkait bencana banjir namun juga bencana lainnya termasuk kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan yang lainnya.

"Bencana ini kan hampir tiap tahun, mulai sekarang harus bersama disiapkan menyeluruh. Masih ada pemda yang belum punya dokumen itu," kata Bang Dhin.

Beberapa Kabupaten yang dapatkan bantuan memperoleh dokumen kajian resiko bencana menurut Bang Dhin yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Tahun 2018 dan Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2019.

Dokumen tersebut dibuat bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diakuinya memerlukan biaya cukup besar.

Karenanya, Bang Dhin inginkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel termasuk Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen menyiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut.

Jika diperlukan, DPRD Provinsi Kalsel menurutnya siap mendukung alokasikan dana APBD jika Pemerintah Provinsi Kalsel berniat lengkapi dokumen-dokumen tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved