Berita Banjarmasin

Kiprah Karlie Hanafi Kalianda, Legislator Kalsel yang Suka Menulis dan Sukses Terbitkan 13 Buku

Kiprah Karlie Hanafi Kalianda, Legislator Kalsel yang Suka Menulis dan Sukses Terbitkan 13 Buku

Kiprah Karlie Hanafi Kalianda, Legislator Kalsel yang Suka Menulis dan Sukses Terbitkan 13 Buku
banjarmasinpost.co.id/salmah
Karlie Hanafi Kalianda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Miliki segudang kesibukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tak membuat Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH berhenti berkarya.

Difasilitasi salah satu instansi pendidikan tinggi di Banjarmasin, Karlie sukses menerbitkan buku berjudul Legal Drafting Pembentukan Peraturan Daerah pada pertengahan Februari 2020.

Politisi senior di Kalsel ini pun memamerkan senyumnya saat memperlihatkan buku bersampul kuning dan bergambar Gedung DPRD Kalsel ini. Ini setelah dia harus menyempatkan waktu baik pagi, siang maupun malam di tengah kesibukannya untuk menyusun buku ke-13-nya tersebut.

Rui Pinto, Peretas yang Bongkar Praktek Gelap Man City hingga Kasus Pajak Ronaldo dan Mourinho

Cerita Penembak Paus Yohanes Paulus II, dari Senang Tergetnya Selamat hingga Sebut Soviet Dalangnya

Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris - Liverpool Semakin Dekat Juara & Lolos ke Liga Champions

Sesuai namanya, buku ini berisi tentang koridor dan pedoman penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khususnya di lingkup DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sebanyak 500 buku telah didistribusikan ke Biro Hukum Pemprov Kalsel, perpustakaan perguruan tinggi dan tentunya saja koleganya di DPRD Kalsel.

Menurut dosen hukum sebuah perguruan tinggi ini, panggilan hati menjadi motivasi utama dirinya menulis dan menyusun buku tersebut. Selain disumbangkan ke dunia pendidikan, buku itu untuk membantu sesama anggota DPRD Kalsel agar dapat lebih mendalami aspek dan logika hukum dalam penyusunan perda. Hal itu karena 55 anggota DPRD Kalsel berasal dari berbagai latar belakang dan pendidikan. Ada yang dari pertambangan, ada yang pengusaha, ada yang ahli keuangan.
Sehingga tidak semua tahu mengenai hukum.

Padahal legislator memiliki tugas menyusun perda yang merupakan produk hukum. Oleh karena itu anggota dewan harus paham dasar pembikinan perda.

Lebih spesifik, dalam buku tersebut dibahas tahapan perancangan perda termasuk penelitian yang dituangkan dalam naskah akademik, teori perundang-undangan dan yang paling penting filosofi dalam menyusun perda untuk bisa bermanfaat dan mencapai kemaslahatan masyarakat luas.

Sedangkan yang lebih umum, dalam buku ini juga digambarkan dua jenis asal usul perda yaitu yang bersifat top-down dan bottom-up.

Perda yang bersifat top-down merupakan perda yang dibentuk untuk menindaklanjuti lebih spesifik dari aturan yang lebih tinggi termasuk undang-undang. Perda ini adalah perda yang biasanya diusulkan oleh pihak eksekutif. Sedangkan perda bottom-up adalah perda yang disusun didasari adanya fenomena di masyarakat yang membutuhkan landasan hukum. Perda ini lah yang disebut perda inisiatif DPRD.

Karlie berharap karyanya tersebut bisa bermanfaat besar baik bagi rekannya sesama legislator maupun bagi dunia akademik secara umum. (achmad maudhody)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved