Kejari Balangan Tetapkan Zona Integritas, Jadi Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Sebagai upaya menjadi lembaga bebas korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar acara penandatanganan kesepakatan mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (17/2/2020).

Prosesi kesepakatan antar seluruh jajaran untuk mewujudkan WBK dan WBBM ini didukung Forkopimda Balangan.  

Terutama, Bupati Balangan, Ansharuddin, Kapolres Balangan AKBP Nur Khamid, Kepala Pengadilan Paringin Rios Rahmanto serta Dandim 1001/Balangan yang diwakili Danramil Batumandi, Kapten Inf Rukijan. 

"Tentunya, melalui bantuan semua elemen, diharapkan Kejari Balangan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi," ucap Khaidir usai penandatanganan tersebut. 

Komitmen yang dilakukan merupakan cara menciptakan lingkungan kerja yang baik.

Hal itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Balangan tanpa adanya korupsi. 

Apabila nanti ada pegawai terlibat kasus korupsi, dirinya tak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

• Diwarnai Keterlambatan Peserta, Hari Keempat Tes CPNS di HSU 18 Orang Tak Hadir

• Kalimantan Selatan Jadi Rujukan Peningkatan Kapasitas Aparatur

• Arutmin Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pencegahan HIV/AIDS, Sebaran Corona & Tertib Lalu Lintas

• Enam Bus akan Layani Masyarakat Kota Banjarmasin Secara Gratis Sampai Akhir Tahun 2020

• Mudahkan Layanan Nasabah, Asuransi Umum Kini Dilengkapi Fiture Digital, Cukup Dibuka di Smartphone

• Aksi Dewi Perssik Hamburkan Uang Saat Isu Dipecat dari LIDA 2020, Ini Nasibnya, Iis Dahlia & Soimah

Terlebih ketika terbukti melakukan kesalahan, sehingga akan di proses dan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Perihal zona integritas itu pula, Bupati Balangan, Ansharuddin mendukung akan komitmen tersebut.

Terlebih, ujarnya, Pemkab Balangan sudah bermitra dengan Kejari Balangan.

"Dari apa yang sudah dicanangkan, semoga bisa dilaksanakan sebaik mungkin," ucap Ansharuddin.

Harapannya pula, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.

Utamanya, korupsi dan nepotisme baik oleh masyarakat ataupun internal. 

(Banjarmasinpost.co.id/Isti Rohayanti)