Berita Hulu Sungai Selatan

VIDEO Ketaatan Wajib Pajak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meningkat, KP2KP Kandangan Bidik UKM

Masyarakat wajib pajak diberi batas waktu sampai 31 Maret untuk menyampaikan pelaporan pajak penghasilan tahunan 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Masyarakat wajib pajak diberi batas waktu sampai 31 Maret untuk menyampaikan pelaporan pajak penghasilan tahunan 2019.

Untuk itu, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2PK) Kandangan, telah membuka pelayanan terhadap wajib pajak tersebut, baik melalui e-filling.

Namun, masyarakat yang kesulitan, bisa langsung ke kantor pelayanan, jalan Pahlawan, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, Senin (17/2/2020) sejak pagi hingga siang, warga HSS, baik dari kalangan masyarakat umum, maupun PNS terlihat silih berganti datang ke kantor pajak.
Namun, tidak terjadi antrean panjang, karena menurut Kepala KP2PK Kandangan, Edi Harsono,sebagian besar masyarakat sudah melaporkan pajaknya melalui e-filling.

Alhamdulillah, kesadaran masyarakat melaporkan pajaknya, melalui aplikasi e-filling sudah meningkat. Jadi sudah banyak yang menggunakan e-felling,” kata Edi.

Diapun menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya di awal waktu.

Terutama jajaran Pemkab HSS dan Bupati HSS yang 27 Januari lalu sudah melaporkan pajaknya lewat aplikasi tersebut.

Tak Terjadi Antrean Wajib Pajak, Kepala Kantor Pajak di Kota Kandangan Menyebut Demikian

Kalselpedia : 2021 Jadi Fokus Utama Pemkab Tanahlaut Benahi Rest Area Patung Sapi

VIDEO Gelar Bakti Sosial Donor Darah Jelang Pelantikan Pengurus NU Kabupaten Tapin

Kalselpedia : Spot Foto di Rest Area Patung Sapi Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan

VIDEO Rayakan Milad ke-30, MAN 2 Model Banjarmasin Menggelar Mustahsin dan Ada Kampung Seni

Aksi Dewi Perssik Hamburkan Uang Saat Isu Dipecat dari LIDA 2020, Ini Nasibnya, Iis Dahlia & Soimah

Mengenai sumber pajak terbesar, untuk penerimaan tahun 2019 lalu, Edi menyebutkan, masih di sektor bendaharawan satuan kerja pemerintah, sektor pertambangan dan sektor perkebunan.

Sedangkan sektor lainnya, dari kalangan jasa konstruksi, dan kalangan profesi, yaitu para dokter.

Di Kabupaten HSS, selain rumah sakit daerah yaitu Brigjen H Hasan Basry, Kota Kandangan, juga terdapat sejumlah klinik wasta, sehingga cukup banyak wajib pajak di kalangan dokter.

“Kami juga menggalakan pajak di sektor UMKM, berkolaborasi dengan Pemkab HSS. Baru saja kami menandatangani perpanjangan MoU terkait kerjasama untuk koordinasi, konsulidasi dan harmonisasi dalam hal perpajakan. Baik dalam pertukaran data, edukasi, dan hal-hal berkaitan pajak lainnya. Termasuk sektor UMKM, bakal digalakkan lagi, karena cukup potensial di HSS,”kata Edi.

Menurut Edi, jika penerimaan pajak daerah lebih maksimal, akan berimbas langsung ke Pemkab HSS, dalam hal ini terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Sebab, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dimana partisipasi warga negara sangat diperlukan untuk kelangsungan pembangunan di berbagai bidang.

(Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved