Berita Tabalong

Pelantikan Pengurus DPC Peradi Benua Enam di Tanjung Kabupaten Tabalong

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Benua Enam Provinsi Kalimantan Selatan di Hote

Pelantikan Pengurus DPC Peradi Benua Enam di Tanjung Kabupaten Tabalong
BANJARMASINPOST.CO.ID/RENI KURNIAWATI
Pelantikan DPC Peradi se-Benua Enam di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (18/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Benua Enam Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Aston, Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Selasa (18/2/2020).

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pelantikan Bantuan Hukum (PBH) masa jabatan 2019-2022.

Ketua Peradi Benua Enam, Gusti, dalam sambutannya mengatakan keberadaan Peradi di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu seluruh warga dalam mendapatkan keadilanndalam setiap kasus hukum yang dijalani.

"Kami harap Peradi bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam seluruh lapisan untuk penegakan keadilan," ujarnya.

Kegaiatan inin juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daaerah dengan hadirnya Kepala Dinas Kominfo Tabalong Pebriadin Hafiz.

Dalam sambutannya, dia mengatakan, pemahaman hukum di masyarakat masih lemah karenanya perlu adanya Peradi untuk memberikan bantuan hukum ditengah masyarakat.

Kalselpedia: Cara Mendaftar untuk Bisa Belajar di Pusat Studi Korea ULM

Pemuda Banjarmasin Ini Pernah Bergelut sebagai Penjual Bakso HIngga Akhirnya Jadi Pengusaha Kuliner

Kalselpedia: Properti di Pusko ULM Didatangkan Langsung dari Korea Selatan

Diguyur Hujan Lebat, Ratusan Rumah di Gambut Kabupaten Banjar Terendam, Warga Enggan Mengungsi

Kalselpedia: Sejarah Berdirinya Pusat Studi Korea (Pusko) Universitas Lambung Mangkurat

Kelakuan Aneh Lucinta Luna di Tahanan Diungkap Polwan Ini, Pacar Abash Itu Ternyata Doyan Begini

Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Peradi diharapkan adanya Pos Bantuan Hukum Peradi sehingga pemberian bantuan hukum kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

 Bantuan hukum bagi warga kurang mampu bisa dengan memberikan layanan gratis, terlebih permasalahan hukum bisa terjadi pada siapa saja.

Untuk warga yang memiliki finansial jelas tidak masalah untuk membayar pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum.

"Padahal ada kesamaan hak dalam atas kedudukan hukum dan keadilan yang merata di masyarakat," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved