Unjuk Rasa Satpol PP Banjarmasin Berakhir dengan Mediasi Dipimpin Sekdakot, Hamli Janjikan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski sempat gagal pasca mediasi pertama antara Satpol PP dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kota Banjarmasin, pertemuan kembali digelar di ruang Aula BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Banjarmasin Kalsel, Selasa (18/2/2020) siang.

Hasilnya pun cukup melegakan bagi jajaran Satpol PP Kota Banjarmasin yang menuntut kenaikan nilai tukin (tunjangan kinerja) karena selama ini dianggap tidak sesuai.

Berdasarkan hasil pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Banjarmasin, Drs H Hamli Kursani, tuntutan tersebut akan diperjuangkan oleh orang nomor tiga di lingkup Pemko Banjarmasin selama satu minggu ke depan.

Hal itu diungkapkan oleh seorang anggota Satpol PP Kota Banjarmasin yang tidak ingin disebutkan namanya.

Pria yang kerap mengenakan penutup wajah ketika berdemo tersebut menambahkan pada dasarnya Sekda tidak mengetahui persis akar persoalan.

• Nyinyiran Shafa Harris ke Faisal Harris & Jennifer Dunn, Pasca Eks Sarita Ngaku Beri Mobil

• Pemuda Banjarmasin Ini Pernah Bergelut sebagai Penjual Bakso HIngga Akhirnya Jadi Pengusaha Kuliner

• Raut Muka BCL yang Dampingi Jenazah Ashraf Sinclair Disorot, Baim Wong & Dian Sastro Tulis Ini

Namun setelah mengetahui bahwa aksi yang digelar Satpol PP Kota Banjarmasin adalah menuntut kenaikan tukin yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerja pihaknya, Sekda pun berjanji akan memperjuangkannya.

"Iya betul. Jadi nanti beliau akan memperjuangkan. Dan selama satu minggu ini beliau juga akan bersikeras mendorong kesejahteraan agar ke depan kami lebih diperhatikan," jelasnya.

Sementara Sekda Kota Banjarmasin, Drs Hamli Kursani dikonfirmasi terkait aksi yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Banjarmasin, menganggap hal wajar.

Terlebih mereka yang mengklaim ada terjadi penurunan atas penghasilannya dari yang semula belum diterapkan tukin dengan kini telah berdasarkan tukin.

Sedangkan beban kerja mereka masih sama, sehingga kekecewaan anggota Satpol PP pun muncul.

Semula Satpol memang tengah bersabar menunggu-nunggu penyesuaian terhadap penghasilannya tersebut.

Namun karena tidak ada kepastian, puncaknya hari ini mereka menyampaikan aspirasinya.

"Ya, jadi kan sebelum adanya tukin, mereka (Satpol PP) ada uang operasional. Sedangkan jika ditotal-total dengan uang tersebut penghasilan mereka ada sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta perbulan. Nah setelah ada tukin ini, separuh hilang, jadi begitu tadi saya dengar informasinya, "jelasnya.

Hamli mengatakan telah mendapat beberapa kesepakatan atas hasil mediasi yang digelar dengan sejumlah perwakilan anggota Satpol PP yang berunjuk rasa di kantor BKD Banjarmasin.

Beberapa kesepakatan tersebut diantaranya, ia akan mempercepat realisasi pencairan tukin awal 2020 ini, juga akan segera merapatkan terkait tuntutan tukin Satpol PP Kota Banjarmasin tadi.

"Iya, ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Dan saya yakin pak wali pun tidak masalah selama tidak melanggar peraturan. Tapi yang jelas semuanya butuh proses. Karena yang mereka butuhkan pun sebetulnya kepastian," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)