Berita Batola

Balai Jalan Nasional: Pembebasan Lahan Jalan Trans Kalimantan Batola Rp15 Miliar Masih Kurang

Balai Jalan Nasional: Pembebasan Lahan Jalan Trans Kalimantan Batola Rp15 Miliar Masih Kurang

Balai Jalan Nasional: Pembebasan Lahan Jalan Trans Kalimantan Batola Rp15 Miliar Masih Kurang
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalsel (Satker PJN Wil I Kalsel) Budianto. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - PIHAK Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI menilai dana pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola yang diduduki ratusan PKL buah dan lapak non parmanen serta PKL boneka sebesar Rp15 miliar dari Pemprov Kalsel itu masih kurang.

“Kalau dana Rp15 miliar untuk pembebasan lahan pelebaran jalan segmen I, yakni mulai Jembatan Kayu Tangi Ujung sampai Jembatan Berangas, segmen 2 mulai Jembatan Berangas sampai Pawon Tlogo dan segmen 3 mulai Pawon Tlogo sampai Simpang Sertapat tentu masih kurang,,” kata

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalsel (Satker PJN Wil I Kalsel) Budianto, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, di sisi lain Pemkab Batola pada 2020 ini tak menganggarkan dana pembebasan lahan pelebaran Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti. Awalnya, Pemkab Batola mengajukan bantuan dana pembebasan lahan ke Pemprov Kalsel Rp60 miliar, namun baru disetujui Rp15 miliar saja.

VIDEO Tujuh PSK di Eks Lokalisasi Pembatuan Kembali Diamankan Polsek Banjarbaru Barat

Waspada! Maling Sepeda Motor Marak di HST, Buktinya 7 Pelaku Diamankan Dalam Operasi Jaran Intan

Tangis Histeris BCL Pecah Saat Sosok Ini Ungkap Polah Ashraf Sinclair, Ayah Noah Sinclair Buat Ini

“Saya kira yang prioritas dana pembebasan lahan Rp15 miliar itu untuk segmen 2 mulai Jembatan Berangas sampai Pawon Tlogo. Soalnya, untuk segmen I, yakni mulai Jembatan Kayu Tangi Ujung sampai Jembatan Berangas masih belum operasional Jembatan Kayu Tangi Ujung sehingga bisa ditunda pembebasan lahannya,” tegas Budianto.

Dipaparkannya, pelebaran jalan mulai segmen 1 sampai segmen 3 itu menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp60 miliar daan menggunakan dana APBN 2020 sehingga harus ada kepastian segmen mana untuk lahan yang mau dibebaskan terlebih dahulu.

Menurutnya, hanya dengan dana Rp15 miliar untuk pembebasan lahan, maka Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI belum bisa menuntaskan pelebaran jalan mulai segmen 1 sampai segmen 3.

“Kemungkinan satu segmen saja yang mau kita selesaikan pelebaran jalan terlebih dahulu,” katanya.

Menurutnya, untuk dana fisik pengerjaaan pelebaran jalan sebesar Rp60 miliar itu sudah siap dan tinggal melelang saja. Namun persolannya, untuk pembebasan lahan dari Pemkab Batola belum tuntas baik di segmen I dan II.

Dikatakannya, tahun lalu sudah ada rapat bersama antara Pemprov kalsel, Pemkab Batola dan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI terkait dana pembebasan lahan pelebaran jalan.

Lebih lanjut Budianto, saat rapat bersama tersebut, Pemprov Kalsel menyanggupi dan berjanji membantu dana Rp60 miliar untuk pembebasan lahan sehingga pada 2020 ini Pemkab Batola tak menganggarkan dana pembebasan lahan.

“Pemkab Batola sebagai fasilitator pembebasan lahan, dan untuk dana pembebasan lahan dari Pemprov Kalsel,” katanya.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI, sambungnya, meminta bantuan kepada Satpol PP Batola untuk merelokasi ratusan PKL buah dan lapak non parmanen serta PKL boneka ke los-los Pasar Induk Handil Bakti.

“Kami fokus melebarkan jalan di segmen 2 dari Jembatan Berangas sampai Pawon Tlogo karena memang jalurnya sempit. Untuk ratusan PKL tinggal memindahkan saja dan tidak ada ganti rugi karena di jalur hijau. Nah, untuk PKL boneka perlu pembebasan lahan,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/ogi)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved