Tajuk

Omnibus Law dan Keberpihakan

Polemik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law masih menghangat.

Omnibus Law dan Keberpihakan
istimewa/kabar muhammadiyah
Pengurus Muhammadiyah Tapin juga menolak RUU Omnibus Law. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Polemik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law masih menghangat. Lebih dari sepekan RUU Omnibus Law jadi perbincangan, diskusi dan pembahasan tidak hanya di kalangan elite politik, tapi di masyarakat hingga media sosial.

Terbaru tentu saja mencuatnya salah satu poin dari RUU ini, yakni diberinya kewenangan pada presiden untuk mengubah undang-undang tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan cukup melalui peraturan pemerintah (PP).

Poin terkait itu di Bab XIII Ketentuan Lain-lain pasal 170 ayat 1 Draft RUU Cipta Kerja ini tentu saja memantik protes anggota DPR. Meskipun sudah diralat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa kemungkinan ada salah ketik karena isi undang-undang diganti PP atau peraturan presiden (Perpres) jelas tidak bisa, namun tetap saja anggota DPR sudah terlanjur menyoroti.

Sejak awal RUU ini muncul ke ranah publik, lebih banyak sentimen negatif yang muncul ke permukaan ketimbang positif. Wajar saja, karena ada kehawatiran RUU Cipta Kerja malah mepersempit peluang pekerja lokal.

Poin lainnya yang jadi sorotan adalah mengenai upah minimum. Organisasi buruh yang sering paling getol memperjuangkan upah minimum dan bersinggungan dengan pengusaha yang juga memiliki kepentingan merasa ada hal yang tidak sesuai dalam rancangan ini. Upah hanya berdasar pada upah minimum provinsi (UMP), tidak lagi ada aturan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten dan kota (UMSK). Ada potensi pengurangan gaji dari pekerja.

Bahkan, kabarnya, pesangon pekerja pun bisa berkurang. Menurut aturan terdahulu bisa mencapai 32 kali gaji, sementara pada RUU Omnibus Law disebut-sebut hanya 18 kali upah.

Banjarmasin Post edisi Rabu (19/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (19/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Tak kalah jadi bahasan adalah ada upaya pengaturan gerak perusahaan pers oleh pers, padahal notabene telah diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Organisasi wartawan tentu bereaksi menolak, baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers.

Melihat banyaknya poin-poin ‘kontroversial’ tersebut, seakan-akan RUU Omnibus Law ini pro pada pemilik modal, sang empunya kepentingan. Seakan-akan RUU Omnibus Law lebih akomodatif kepada kelompok elite yang punya kepentingan terkait RUU tersebut ketimbang membantu menyejahterakan kaum pekerja.

Indonesia adalah negara yang berazaskan Pancasila, yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat dalam berbagai tingkat demi tercapianya kesejahteraan dan keadilan sosial. Sudah selayaknya pemerintah mengakomodir hak-hak kaum marginal. Namun, tidak pula abai pada kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, dan pemilik modal. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved