Berita Banjarmasin

Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan Dilaporkan ke Jokowi, Ini Kata Anggota DPR RI Dapil Kalsel

Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan Dilaporkan Kepala BKPM ke Jokowi, Ini Kata Anggota DPR RI Dapil Kalsel

Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan Dilaporkan ke Jokowi, Ini Kata Anggota DPR RI Dapil Kalsel
(KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia laporkan ada gubernur rasa presiden di Kalimantan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait adanya gubernur yang merasa seperti presiden karena tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dan kepala daerah itu memimpin di Kalimantan.

 Pernyataan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia itu memantik reaksi Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan, Syaifullah Tamliha.

Menurut dia, Kepala BKPM perlu menjelaskan detil perihal sosok gubernur yang dimaksud.

"Kepala BKPM Bahlil Lahadia perlu mengklarifikasi tentang ‘curhatnya’ soal adanya Gubernur dari Kalimantan yg tidak menjalankan Instruksi Presiden terkait percepatan kemudahan berinvestasi dan bahkan terasa jadi presiden. Klarifikasi ini penting, sebab hal itu sangat merugikan masyarakat di provinsinya," ucap Legislator Fraksi PPP melalui rilis yang yang diterima banjarmasinpost.co.id, Kamis (20/2/2020).

Syok Putra Ahmad Dhani - Maia Estianty Saat Ashraf Sinclair Meninggal, Anak Mulan Jamela Ucap Ini

Uang Bulanan Sule untuk Ibunda Lina Disinggung Mertua Teddy, Nenek Rizky Febian Bicara Soal Utang

Serahkan 25.754 Dukungan KTP, Fakih-Yazid Tidak Ingin Masuk Koalisi Besar PKS

Polisi Masih Lakukan Penyelidikan Dugaan Pembakaran MAN 1 Hulu Sungai Tengah

 Dijelaskan Syaifullah Tamliha, Presiden dapat ‘memecat’ gubernur tersebut jika memang terbukti melakukan apa yang disebut Kepala BKPM. Pasalnya, sikap gubernur tersebut telah melanggar sumpah jabatannya untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan lainnya.

"Jika tidak disebutkan asal provinsinya di Kalimantan, pernyataan tersebut bisa berindikasi untuk kepentingan politik menjelang Pilkada dan dapat menurunkan integritas calon petahana, terutama di Kalsel dan Kalteng," terang Syaifullah.

 Diketahui sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahalia melaporkan ke Presiden Jokowi tentang adanya gubernur yang tak menjalankan Inpres Nomor 7 Tahun 2019.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini," katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.

Rakornas yang diselenggarakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah, baik pengambilan keputusan dalam kebijakan, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," tambahnya.

VIDEO Diduga Hendak Curi Laptop di MAN 1 Hulu Sungai Tengah yang Tebakar, Seorang Lelaki Diamankan

Terlindas Truk di Jembatan Barito Batola Kalsel, Warga Kolam Kiri Kapuas Kalteng Tewas

Impian Ashraf Sinclair Belum Diwujudkan Bunga Citra Lestari, Ayah Noah Sinclair Sempat Sindir BCL?

Dalam kesempatan sebelumnya Bahlil menjelaskan ada gubernur di Kalimantan yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,'" jelasnya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020). (banjarmasinpost.co.id/ rendy nicko)

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved