Opini Publik

Politik Hukum Omnibus Law

Rencana menghadirkan omnibus law atau membentuk satu regulasi baru yang bisa mengubah atau menggantikan banyak regulasi yang telah ada sebelumnya

Politik Hukum Omnibus Law
kompas.com
Omnibus Law 

Oleh: Riswan Erfa, Analis Hukum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana menghadirkan omnibus law atau membentuk satu regulasi baru yang bisa mengubah atau menggantikan banyak regulasi yang telah ada sebelumnya terus menjadi perdebatan. Saat ini rencana membentuk omnibus law telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) tahun 2020.

Ada empat Rancangan Undang-Undang Omnibus Law masuk dalam Proglenas tersebut, yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan Rancangan Undang-Undang Kefarmasian. Dua Rancangan Undang-Undang telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja.

Perdebatan terhadap pembentukan dua omnibus law itu terus mengemuka. Banyak pihak yang mendukung langkah pemerintah. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menentang pembentukan omnibus law tersebut. Penentangan terhadap omnibus law tidak boleh dibaca sebagai sebuah langkah yang menghambat laju pemerintah untuk mendorong peningkatan ekomomi.

Argumentasi dari pihak yang mendukung maupun menentang harus dibaca sebagai jalan untuk menemukan format regulasi terbaik mengenai hal-hal yang ingin diatur. Sebagaimana Oliver W Holmes(1895) mengemukakan bahwa “An ideal system of law should draw its postulates and its legislative justification from science” kerena itu dialektika dalam merespons isu hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu untuk selalu dihadirkan.

Keinginan menghadirkan omnibus law tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari keinginan pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, yang pada muaranya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah meyakini bahwa salah satu kendala terbesar dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pada regulasi yang bermasalah. Banyak regulasi yang dinilai tumpang tindih, mempersulit perizinan, dan mempersulit investasi. Kehadiran omnibus law pun diyakini sebagai alat terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Langkah cepat pemerintah untuk bisa segera merealisasikan omnibus law, terutama regulasi yang bersinggungan dengan sektor ekonomi pada satu sisi dapat dipandang sebagai hal yang positif. Hal ini mengingat Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringat kelima sebagai negara yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030.

Proyeksi tersebut merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Princewaterhouse Coopers (PwC). Kajian itu merupakan outlook perekonomian dengan tema “The Long View, How Will The Global Economic Order Change By 2050”. Sehingga pemerintah memang memerlukan regulasi yang memiliki daya dorong untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang berjalan baik.

Hal yang perlu menjadi catatan dari langkah cepat pemerintah itu adalah agar jangan sampai keinginan segera menyelesaikan omnibus law dengan cepat justru dibaca sebagai langkah yang terburu-buru. Terlebih omnibus law yang diajukan pemerintah akan mengubah atau menghapus banyak ketentuan yang ada di beberapa Undang-Undang.
Misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Esensi dari substansi yang diatur dalam omnibus law harus benar-benar mencerminkan aspek tujuan hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Politik hukum yang dibangun dalam membentuk omnibus law harus berpijak pada ideologi negara.

Banjarmasin Post edisi Kamis (20/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (20/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)
Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved