Berita Banjarmasin

KKB Gelar Musyawarah Berupaya Tengahi Sengketa Lahan PT BPP dan Warga Desa Antar Baru

KKB Gelar Musyawarah Berupaya Tengahi Sengketa Lahan PT BPP dan Warga Desa Antar Baru

KKB Gelar Musyawarah Berupaya Tengahi Sengketa Lahan PT BPP dan Warga Desa Antar Baru
KKB Untuk Bpost
Musyawarah KKB di Marabahan Tengahi Sengketa Lahan PT BPP dan Warga Desa Antar Baru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mencoba mencari jalan tengah atas sengketa lahan antara PT Barito Putera Plantation (BPP) dan warga Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola, Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Gelar Musyawarah dan Silaturahmi KKB sejak Kamis (20/2/2020).

Digelar di Aula Bahalap, Marabahan, Ketua Umum KKB Pusat, H Yuni Abdi Nur Sulaiman memimpin forum bersama Anggota DPRD Provinsi Kalsel sekaligus Tokoh Bakumpai, Hasanuddin Murad dan Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan, Drs Ramon.

Usai gelar musyawarah dan diskusi dengan para tokoh Bakumpai, H Yuni nyatakan akan mencoba berkomunikasi dengan warga Desa Antar Baru yang mengajukan klaim lahan di lokasi operasional PT BPP serta tim penerima kuasa.

Selepas Anji Manji & Roger Danuarta, Sheila Marcia Kini Menikahi Dimas Akira, Ini Sosok sang Suami

Akhirnya Gisella Anastasia Buka Suara Soal Gading Marten Bakal Melamar Juria Hartmans Bulan Depan

Foto Penampakan Kuburan Suami BCL, Ashraf Sinclair Kini, Wajah Bunga Citra Lestari Terlihat Begini

Dimana diketahui PT BPP juga merupakan perusahaan milik Almarhum H Abdussamad Sulaiman HB yang juga salah satu Tokoh Bakumpai.

"KKB akan berupaya menjalin komunikasi dengan warga yang mengklaim lahan di perkebunan sawit PT BPP, termasuk tim penerima kuasa," kata H Yuni.

Ia menegaskan akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sehingga sengketa yang terjadi tak justru berkembang menjadi konflik yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Selama persoalan tersebut masih berproses, H Yuni juga meminta kepada masyarakat khususnya keluarga besar KKB agar tidak mudah terprovokasi dan diadu domba oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Kami menginginkan semua elemen di Batola bersatu, bahu membahu dan saling bersinergi antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta untuk memajukan Bumi Selidah," kata H Yuni.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Kalsel sekaligus Tokoh Bakumpai, H Hasanuddin Murad, diportalnya lahan PT BPP oleh sebagian warga Desa Antar Baru terkait sengketa tersebut juga merugikan banyak masyarakat lainnya yang alami pengurangan jalur akses transportasi.

Dijelaskan H Hasanuddin Murad, sengketa serupa sebenarnya sebelumnya juga pernah dua kali terjadi dan juga berujung di meja hijau.

Dimana putusan pertama berakhir dengan gugatan ditolak, karena gugatan tak penuhi syarat formil dan kemudian yang kedua persoalan ini disidangkan kembali di awal 2018, namun sampai putusan kasasi, hakim menyatakan tanah tersebut milik negara yang dikuasakan kepada PT BPP pemegang Hak Guna Usaga (HGU).

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved