BPost Cetak

Pengusaha Karaoke Nego Petugas Royalti, Penarikan 2019 Capai Rp 90 Miliar

Pengusaha Karaoke Nego Petugas Royalti, Penarikan 2019 Capai Rp 90 Miliar

Pengusaha Karaoke Nego Petugas Royalti, Penarikan 2019 Capai Rp 90 Miliar
BPost Cetak
BPost Edisi Selasa (25/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Persoalan royalti hak cipta industri musik Tanah Air kerap menyeret pengusaha hiburan. Mereka dituding tidak mengindahkan royalti pencipta lagu saat menggunakannya untuk memperoleh untung.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Hana Suryani, tegas membantah disebut tidak kooperatif dalam membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Menurut Hana, seluruh unit usaha bisnis hiburan telah membayar secara rutin tanggungan tersebut.

“Saya membawahi pengusaha karaoke, diskotek, sudah puluhan tahun tertib bayar royalti. Sudah 20 hingga 30 tahun yang lalu mereka rajin,” ujar Hana saat berbincang dengan Tribun Network di Jakarta, Rabu (12/2).

Hana mengatakan pembayaran royalti telah dilaksanakan rutin sebelum LMKN berdiri pada 2015. Bedanya, dulu dibayarkan kepada Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Wahana Musik Indonesia (Wami).

Bacaan Niat Qadha Puasa Ramadhan dalam Bahasa Latin, Arab dan Artinya Jelang Ramadhan 2020

Amalan Bulan Rajab : Bacaan Sayyidul Istigfar, Amalan Selain Puasa di Bulan Rajab 1441 H

Satreskrim Polresta Banjarmasin Terima Pelimpahan Kasus Dugaan Pembuatan Tiktok Adegan Mesum

Komentar Syahrini Saat Program Bayi Tabung Zaskia Sungkar & Irwansyah Batal di Belanda, Singkat!

“Secara data dan sejarah, pengusaha karaoke itu sejak dulu itu mah bayar. Nah, sampai akhirnya perubahan-perubahan itu lah, akhirnya jadi ada LMKN,” ungkap dia.

Namun demikian, imbuh Hana, ketika itu belum terdapat hitungan dan aturan pakem. Pembayaran masih berdasarkan negosiasi antara pengusaha, KCI dan Wami.

“Tidak jelas juga bagaimana memetiknya. Negosiasi-negosiasi juga, dikasih juga di lapangan. Makanya, karena ada kelakuan zaman dulu itu timbullah SK menteri dan dirapikan jadi LMKN. Jadi harapannya semua jadi satu pintu,” jelas dia.

Namun, harapan tersebut tidak sesuai kenyataan. Menurutnya, keberadaan LMKN diduga malah menimbulkan negosiasi gelap di bawah meja. Pasalnya, kata Hana, LMKN menerapkan tarif yang dinilai tidak wajar dan memberatkan pengusaha.

Di karaoke konvensional misalnya, LMKN menerapkan dua pembiayaan tergantung kategori dan kelas.

Untuk karaoke keluarga, per tahunnya Rp 12 ribu x 300 hari x jumlah kamar yang tersedia. Sedangkan karaoke eksekutif per tahunnya Rp 50 ribu x 300 hari x jumlah kamar.

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved