Berita Banjarmasin

Penyandang Disabilitas Curhat ke Komisi IV DPRD Kalsel, Hal ini yang Dibahas

Penyandang Disabilitas Curhat ke Komisi IV DPRD Kalsel, Hal ini yang Dibahas

Penyandang Disabilitas Curhat ke Komisi IV DPRD Kalsel, Hal ini yang Dibahas
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
-Audiensi Penyandang Disabilitas dengan Komisi IV DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belasan penyandang disabilitas khususnya tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) sambangi Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (25/2/2020).

Mereka menemui Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel dalam agenda audiensi membahas soal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dinilai belum optimal.

Sambil dipandu pendampingnya keluar dari Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel usai rapat selesai, Ketua DPD Pertuni Kalsel, Agus Hidayat menyampaikan poin soal belum optimalnya penerapan Undang-Undang dan Perda terkait penyandang disabilitas di Kalsel.

Dijelaskan Agus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebenarnya sudah sangat mengakomodir penyandang disabilitas.

Paula Verhoeven Timpuk Baim Wong Pakai Benda Ini Imbas Nekat TikTok Bareng Kiano Tiger Wong

Dulu Sahabatan, Jane Shalimar Ungkap Alasan Tak Undang Vanessa Angel di Pernikahan Arsya Wijaya

8 Fase Perjalanan Karier Chef Juna, Rekan Chef Renatta & Arnold di MasterChef Indonesia Season 6

Dimana aturan-aturan tersebut diantaranya amanatkan kepada pelaku industri agar memberikan porsi sebesar satu persen dari jumlah pekerja untuk penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemerintah Pusat pun menurutnya dalam tahapan seleksi CPNS juga mengatur seharusnya penyandang disabilitas lebih diakomodir untuk bisa ikuti seleksi CPNS.

"Jadi hambatan masih banyak. Macam di perusahaan menerima penyandang disabilitas satu persen dari jumlah pekerja, tapi kenyataannya belum seluruhnya. Sama dengan aturan pemerintah soal CPNS yang harusnya menerima dua persen dari penyandang disabilitas, tapi terhambat dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani," kata Agus.

Ia meminta DPRD Provinsi Kalsel untuk lebih mensosialisasikan aturan dan Perda tersebut kepada seluruh SKPD dan perusahaan-perusahaan se Kalsel.

Pasalnya karena belum optimalnya penerapan aturan tersebut menurut Agus sebabkan banyak penyandang disabilitas termasuk Anggota DPD Pertuni Kalsel kesulitan mengakses peluang kerja.

Sehingga para penyandang disabilitas harus bersaing di jalur umum untuk bisa masuk berkarir di dunia kerja.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved