Berita Jakarta

Jokowi Bilang RUU Terkait Ibu Kota RI Sudah Selasai, Sri Mulyani Sebut Selesai Maret, Ini Alasannya

Jokowi Bilang RUU Terkait Ibu Kota RI Sudah Selasai, Sri Mulyani Sebut Selesai Maret, Ini Alasannya

KOMPAS.COM/TEUKU UMAR
Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sebanyak 2.576 sertifikat tanah kepada masayarakat Aceh yang ada di empat Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Penyerahan sertifikat tanah itu berlangsung di Lapangan Galacticos, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Sabtu (22/02/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebut rancangan undang-undang terkait ibu kota baru RI selesai disusun.

Menurut Jokowi, RUU itu akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan ini.

"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Namun, sejumlah menteri mengoreksi pernyataan Jokowi.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, RUU itu baru akan diserahkan pada Maret.

VIRAL di Medsos, Pria Ngamuk dan Rusak Motor karena Marah Ditilang, Polisi: Tak Ada Helm, STNK & SIM

VIRAL Kapolresta Balikpapan Menangis saat Gendong si Bungsu, 6 Anak di Kaltim Mendadak Yatim Piatu

Virus Corona Tak Pengaruhi Stok dan Harga Handphone Cina di Banjarmasin, Malah Permintaan Meningkat

Lalu, Sri Mulyani menambahkan bahwa RUU baru diserahkan Maret karena menunggu masa reses DPR selesai.

DPR akan memasuki masa reses pada Jumat (28/2/2020) dan baru akan kembali memulai masa sidang pada 23 Maret mendatang. Akhirnya, Jokowi meralat pernyataannya.

"Akan disampaikan setelah reses," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, UU ini sangat penting sebagai payung hukum bagi pemerintah membangun ibu kota baru RI di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pembentukan badan otorita yang saat ini masih terus difinalisasi.

Jokowi juga meminta jajarannya memaparkan pra-master plan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait pembangunan ibu kota baru RI.

Terakhir, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyelesaikan skema pembiayaan.

"Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," kata Jokowi.

"Sehingga swasta, nasional, dan berbagai negara yang ingin bekerja sama yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Pernyataan Jokowi Diralat Menteri dalam Rapat Terbatas...",

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved