Tajuk

Mengawal Aspirasi Pekerja

UNTUK kesekian kalinya gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sasaran aksi unjuk rasa yang menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law

Mengawal Aspirasi Pekerja
kompas.com
Omnibus Law 

BANJARMASINPOST.CO.ID - UNTUK kesekian kalinya gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sasaran aksi unjuk rasa yang menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Senin (24/2) lalu, aksi unjuk rasa didominasi kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi Kalsel. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Fraksi Rakyat Kalsel menyatakan menolak secara penuh RUU Omnibus Law yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Lima hari sebelumnya, Rabu (19/2), aksi serupa juga dilakukan oleh ribuan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel.

Kurang lebih sebulan sebelum aksi demo SPSI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalsel, telah melakukan aksi unjuk rasa lebih dulu ke gedung DPRD Kalsel, Senin (20/1) lalu. Mereka juga menolak keras RUU Omnibus Law yang merevisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Gelombang aksi dari berbagai elemen buruh dan juga mahasiswa ini menyuarakan tuntutan yang sama, menolak RUU Omnibus Law. Esensi Omnibus Law dinilai sangat merugikan kaum buruh karena adanya pengurangan nilai pesangon, pembebasan tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexible hingga perubahan upah bulanan menjadi upah per jam.

Banjarmasin Post edisi Rabu (26/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (26/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

RUU memperbolehkan perusahaan memperbanyak jam lembur menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Jumlah ini jauh melampaui waktu lembur maksimal diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Dalam Omnibus Law maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Waktu lembur 18 jam dinilai sebagai tindak perbudakan atau pemaksaan terhadap pekerja. Disamping itu, tidak dilibatkannya unsur pekerja dalam penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga menjadi sorotan penolakan massa. Revisi UU ketenagakerjaan dinilai makin memperlamah daya tawar buruh.

Gelombang aksi massa menolak RUU Omnibus Law yang menyasar gedung DPRD Kalsel, tidaklah salah. Aksi ini sebagai wujud suara rakyat pekerja yang harus diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Apalagi para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kalsel, juga punya sikap serupa menolak pembahasan lebih lanjut RUU Omnibus Law menjadi UU dan berjanji pada awal Maret 2020 menyuarakan aspirasi tersebut ke DPR RI.

Mengawal aspirasi rakyat pekerja di banua, bukan hanya cukup menyampaikan suara tuntutan ke Senayan, tapi juga disertai perjuangan dewan dengan sikap tegas tanpa embel-embel tawar menawar sehingga benar-benar menegakkan perannya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah suara rakyatnya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved