Opini Publik

Musuh Besar Pancasila Itu Koruptor

eberapa hari belakangan ini ramai diperbincangakan di berbagai media mengenai pernyataan kontroversial dari ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Musuh Besar Pancasila Itu Koruptor
Kompas/Lucky Pransiska
Spanduk berisi pesan hukuman mati bagi koruptor di jembatan penyeberangan di Jakarta, Sabtu (25/2/2012). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dan anggota DPR membuat sebagian besar masyarakat kesal dan menyerukan hukuman mati bagi koruptor 

Oleh: Reja Fahlevi, Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM
BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa hari belakangan ini ramai diperbincangakan di berbagai media mengenai pernyataan kontroversial dari ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang mengatakan bahwa Musuh Pancasila adalah Agama, tidak hanya itu kabarnya beliau juga memberi pernyataan akan melarang perempuan memakai cadar dan akan mewajibkan semua warga negara menggunakan salam Pancasila.

Terlepas dari hal ihwal di atas, ada beberapa hal yang harus kita lihat bersama mengenai interpretasi hubungan antara Agama dan Pancasila yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, karena dengan kembali melihat interpretasi dari pendiri bangsa, apa dan siapa sebenarnya yang menjadi musuh Pancasila yang sebenarnya.

Sejarah sudah cukup menjelaskan bahwa lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari agama. Agama dan Pancasila saling sejalan, tidak pernah ada konflik diantaranya. Agama memang menjadi pandangan hidup bagi para pemeluknya, dan Pancasila juga menjadi pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia yang juga umat beragama. Pandangan hidup dalam agama maupun dalam Pancasila tidak ada yang saling bertentangan. Kalau boleh menilai sendiri, nilai - nilai yang ada dalam Pancasila merupakan turunan dari nilai – nilai agama

Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan causa prima yang artinya Tuhan merupakan penyebab pertama dan utama di atas segala sebab-sebab lainya. Jika dilihat dari maknanya jelas bahwa Indonesia lahir karena adanya rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nilai kemanusian, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial pun lahir Karena ada sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa serta jelas tertulis di dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya”.

Pendiri Negara nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk Negara dalam hubunganya dengan agama, melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektis inkorporat. Artinya pilihan Negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya yang sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Kalau mengutip salah satu pendiri bangsa Agus Salim menyatakan bahwa dasar Ketuhanan yang Maha Esa adalah merupakan pokok atau dasar dari seluruh sila-sila lainya. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan pedoman dasar bagi kehidupan bernegara yang terdiri dari atas berbagai elemen.

Banjarmasin Post edisi Rabu (26/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (26/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Koruptor Musuh Pancasila

Permasalahan korupsi yang menggerogoti bangsa ini seolah-olah tiada kata akhirnya, hampir setiap hari kita mendengar ada saja oknum-oknum pejabat yang terjerat kasus korupsi,. Korupsi bagaikan virus corona yang sudah menyebar begitu luas, bak penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan diagnosa dari mana datangnya. Penyakit ini ibarat Virus yang sudah menyebar dan menggerogoti aliran darah. Virus korupsi yang sudah merajala dan mendarah daging di tubuh bangsa ini.

Korupsi hakikatnya adalah peingkaran terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan dan keadilan. Sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan menyatakan bahwa semua agama dan kepercayaan tidak ada yang mengatakan bahwa korupsi itu halal. Korupsi itu adalah mencuri uang rakyat yang semua agama jelas dengan tegas melarangnya, Tetapi, faktanya koruptor ‘mencuri’ hak semua warga negara di Indonesia.

Sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan dan keberadabaan menyatakan bahwa koruptor tidak menunjukkan sifat manusiawi, karena lebih mementingkan dirinya sendiri dan kelompolnya daripada kesejahteraan masyarakat luas. Serakah akan harta tanpa menghiraukan sifat manusiawi dan keberadabanya.

Sila ketiga mengandung nilai Persatuan, dengan maraknya praktik korupsi hari ini, hal itu bisa menimbulkan sekaligus ancaman perpecahan antar kelompok atau golongan di masyarakat hari.

Sila keempat yang mengandung makna demokrasi permusyawaratan perwakilan, korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Korupsi menjadi perbuatan yang tidak bijaksana yang dilandasi persekongkolan segelintir orang tertentu, seharusnya diamanahi memusyawarahkan permasalahan rakyat, tetapi malah menggunakannya untuk mengenyangkan diri sendiri dan kelompoknya.

Yang terakhir sila kelima keadilan sosial, yang hari kiranya sangat jauh dari harapan, salah satunya karena alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat banyak diambil oleh mereka yang tidak berhak menerimanya.

Pejabat negara yang seyogyanya merupakan contah dan suri tauladan bagi rakyatnya, malah hari ini sekan-akan terkesan menjadi musuh dari pancasila itu sendiri. Jika berbicara mengenai karakter bangsa seharusnya dimulai dari petinggi-petinggi di negeri ini karena merekalah yang menjadi cermin bagi khalayak. Tapi bagaimana bangsa ini mau membentuk karakter yang baik jika para pemimpinnya malah korupsi.

Pancasila mengandung nilai-nilai yang ideal, tapi teladannya yang masih dipertanyakan. Satu nilai yang cuma surplus ungkapan tapi tanpa keteladanan sama halnya dengan omong kosong. Terutama dalam hal keteladanan ini adalah bagaimana cara kita melahirkan para penyelanggara negara yang betul-betul menjunjung cita-cita moral, cita-cita pemerintahan yang bersih. Dengan keteladan sehingga rakyat punya harapan. Jangan Pancasila itu hanya dijadikan cara negara mendisplinkan rakyatnya. rakyat juga berhak bahwa penyelangara ini juga bisa dipercaya dan bisa melayani. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved