Opini Publik

Urgensi Wakil Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kini meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan kelanjutan dari konsep

Urgensi Wakil Mendikbud
Dok. Jilan Rifai/Biro KSHM Kemendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. 

Oleh: Bramastia M Pd, Doktor Pendidikan Alumni UNS Surakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kini meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kedua kebijakan tersebut, yakni Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka menarik banyak kalangan pendidikan karena kebijakannya hanya sebatas mengubah Peraturan Menteri dan tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Undang-Undang (UU).

Di sisi lain, kebijakan Mendikbud Nadiem mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai kalangan yang meragukan kapasitas serta kemampuan dalam mengelola kebijakan pendidikan nasional. Untuk itu, penulis menyarankan perlunya sosok Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) agar memantapkan langkah Mendikbud Nadiem mengimplementasi kebijakan “belantara” dunia pendidikan.

Mantan bos Gojek yang dilantik Presiden Jokowi sebagai Mendikbud, seringkali mewacanakan kata ‘fleksibiltas’ sebagai kata kunci atas kebijakannya selama lima tahun ke depan, rasanya perlu didampingi sosok wakil yang paham atas kebijakan “ruh” pendidikan nasional. Makna fleksibilitas yang terus menerus didengungkan Mendikbud Nadiem sejalan visi pendidikan yang ingin mendorong kurikulum di Indonesia supaya “sejalan dengan perubahan dunia” tidak boleh terlepas dari ruh pendidikan nasional.

Publik tahu bahwa posisi Wamendikbud sekarang ini masih kosong dan menjadi kontroversi dunia pendidikan. Alasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah karena Mendikbud Nadiem Anwar Makarim belum meminta secara formal untuk mengisi kekosongan posisi Wamendikbud. Sebaliknya, Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno menjelaskan bahwa kekosongan posisi Wamendikbud tidak harus diisi, tetapi melihat terlebih dahulu perkembangan Menteri terlebih dahulu sebelum menunjuk wakil menteri.

Banjarmasin Post edisi Kamis (27/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (27/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Sejarah Berulang

Keberadaan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud memberikan peluang atas jabatan Wamendikbud. Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam memimpin suatu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sampai saat ini realitasnya belum mempunyai wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal sebagaimana pasal 2 ayat (5) bahwa keberadaan dari Wakil Mendikbud punya tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan membantu Menteri di dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I atau di lingkungan Kementerian. Dalam hal ini, peran Wamendikbud sesungguhnya dapat memaksimalkan kinerja Kemendikbud dalam merealisasikan dan mensukseskan agenda besar “Merdeka Belajar” maupun “Kampus Merdeka”.

Apabila berkaca dari masa lalu, keberadaan Wakil Mendikbud bukan sesuatu yang tabu. Sejarah Wakil Mendikbud ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20/10/2009-18/10/2011. Pada saat itu, nomenklatur kementeriannya bernama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Menterinya Prof Mohammad Nuh, DEA dan seorang Wakil Menteri Prof dr Fasli Jalal, PhD. Inilah bukti sejarah kelahiran seorang wakil Mendikbud yang pasti dengan segala landasan regulasi dan pertimbangan menyelesaikan persoalan pendidikan di tanah air.

Bahkan di tengah perjalanan pemerintahan Presiden SBY melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 19/10/2011-20/10/2014 dan merubah atas nomenklatur kementeriannya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Menterinya tetap Prof Mohammad Nuh, DEA. Sedangkan posisi wakil menteri diubah menjadi 2 (dua) bidang, yakni Wakil Menteri Bidang Pendidikan dijabat Prof Dr Musliar Kasim, MS dan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan dijabat Prof Ir Wiendu Nuryanti, M. Arch, Phd. Pertanyaannya, lalu siapakah sosok yang ideal menjadi Wamendikbud saat ini?

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved