Opini Publik

Perlukah Pramuka Diwajibkan?

HARI itu Jumat, 20 Pebruari 2020 adalah hari yang naas bagi siswa-siswi di salah satu SMP Negeri di Yogyakarta yang tergabung dalam gugus depan

Perlukah Pramuka Diwajibkan?
Diskominfo Kabupaten Kapuas
Saat pemecahan rekor MURI pemrakarsa dan Penyelenggara Pagelaran Tari Kapuas Lewun Itah Bandengkoy oleh Pramuka terbanyak, Sabtu (23/3/2019) siang lalu, di Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas. 

Oleh: Edi Siswanto SPd MPd, Staf Pengajar SMAN 1 Barambai Kabupaten Baritokuala

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARI itu Jumat, 20 Pebruari 2020 adalah hari yang naas bagi siswa-siswi di salah satu SMP Negeri di Yogyakarta yang tergabung dalam gugus depan gerakan pramuka. Diberitakan ratusan korban hanyut di sungai saat kegiatan sisir sungai hingga menyebabkan korban tewas. Kepala Badan SAR Nasional DI Yogyakarta menyatakan ada 10 orang meninggal. Demikianlah yang namanya musibah tentu tidak seorang pun menginginkan termasuk pembina pramuka yang harus menanggung resiko sebagai pembina pramuka.

Penulis yang dulu juga pernah berkecimpung sebagai pembina pramuka turut prihatin atas tragedi ini. Penulis yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam tragedi itu. Semua nampak terjadi diluar dugaan karena saat itu cuaca di sekitar lokasi kejadian terlihat normal saja. Tanpa mengabaikan dukanya hati keluarga korban tentu inilah kehendak yang Maha Kuasa Allah SWT dengan harapan korban meninggal diampuni dosanya dan keluarga korban diberi ketabahan dan kesabaran atas ujian yang Allah berikan kepadanya.

Memang agak dilematis terkait dengan kepramukaan ini, mengingat arus modernisasi menjadikan kepramukaan sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang mulai kurang diminati oleh siswa-siswa sekolah. Tidak mudah memang mengelola suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan berbagai macam sifat dan karakternya. Belum lagi menghadapi isu bahwa pramuka menjadi ajang pacaran bahkan sampai tuduhan bahwa pramuka berpotensi disusupi paham radikal. Hanya orang atau guru yang memiliki dedikasih tinggi terhadap pramuka yang masih kuat memegang amanah kwarnas yang berharap pramuka tetap bisa eksis ditengan derasnya globalisasi. Untuk itulah para pembina pramuka dituntut kreatif dalam mengelola pramuka di gugusnya.

Melihat begitu besarnya peran pramuka dalam mewarnai kehidupan para generasi muda terutama dikalangan pelajar yang mulai kurang memiliki minat untuk berkecimpung didunia kepramukaan, maka kementerian pendidikan mewajibkan kepramukaan untuk diselenggarakan di setiap lembaga pendidikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, akan semakin kuat dalam pembinaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini artinya bahwa setiap lembaga pendidikan harus menyelenggarakan program kementerian pendidikan yang tentunya guru sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah harus berupaya bagaimana kepramukaan itu bisa dilaksanakan walaupun tidak semua guru memiliki kemampuan dalam hal kepramukaan.

Di sinilah tantangan yang harus dihadapi oleh guru di setiap lembaga pendidikan, mengingat semakin rendahnya minat siswa terhadap kepramukaan ditambah tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kopetensi dibidang kepramukaan. Namun di sisi lain peraturan Kementerian Pendidikan mewajibkan kepramukaan bisa terselenggara setiap pekannya minimal 2 jam pelajaran sebagaimana layaknya mata pelajaran. Memang dalam hal pengelolaan dilapangan ada yang memanfaatkan tenaga para seniornya sebagai wujud dedikasihnya terhadap organisasi ini. Tetapi keterlibatan guru setempat tetap tidak bisa dipungkiri mengingat ada perkara-perkara yang harus melibatkan peran guru setempat dalam kegiatan itu.

Kecilnya honor juga kadang menjadi pertimbangan tersendiri seorang guru dan sebanding dengan besarnya beban tanggung jawab yang harus dipikulnya. Bahkan di bebarapa sekolahan tidak sanggup menganggarkan dana untuk kegiatan kepramukaan sekalipun hanya untuk sekedar beli air minum. Bagimana tidak? Untuk memperbaiki sarana-prasarana sekolah saja masih sulit karena dana BOS yang diterima kecil mengingat siswanya sedikit tentu sekolah akan mengutamakan program yang menjadi prioritas sekolah yang biasanya adalah memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana mengingat ini menjadi bagian dari 8 pokok standar pendidikan yang akan berimplikasi terhadap penilaian akreditasi sekolah yang poin nilainya tinggi.

Penulis mencoba memahami apa yang dilakukan pembina pramuka di SMPN 1 Turi Yogyakarta yang sekarang harus menanggung risiko dari sebuah pengabdian dan dedikasihnya sebagai pembina pramuka. Sebagai orang yang pernah menjadi pembina pramuka, melakukan sesuatu yang menarik dan berkesan itu adalah naluri seorang pembina. Pembina akan selalu berusaha bahwa setiap pertemuan menjadi pertemuan yang sangat berkesan dengan harapan adik-adik binaan menjadi senang dan menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan sehingga dia akan terus bertahan untuk aktif dalam organisasi tersebut.

Banjarmasin Post edisi Sabtu (29/2/2020).
Banjarmasin Post edisi Sabtu (29/2/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Betapa beratnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pembina pramuka yang tentu secara finansial juga tidak bisa diharapkan, dengan bekal dedikasih yang masih tersisa pembina pramuka sedang diuji sebagai sosok patriot yang sopan dan kesatria sebagaimana termaktub dalam dasa darma poin ke tiga. Apa yang menimpa pada gugus depan gerakan pramuka SMPN 1 Turi Yogyakarta, pembina telah menunjukan secara patriot dan kesatria menghadapi risiko dari sebuah pengabdian yang menurut beberapa kalangan dianggap lalai. Itulah manusia tak ada yang sempurna, tempat dari segala salah dan khilaf. Namun semua masalah tentunya haruslah didudukan secara proposional, karena pembina pramuka yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka bukanlah seorang koruptor ataupun pengedar narkoba yang merugikan dan merusak bangsa dan negara.

Sedih ketika melihat bagimana pembina pramuka ini telah ditetapkan sebagai tersangka harus mendapat perlakuan sebagai mana layaknya pelaku kriminal harus memakai baju orange dan dari sumber berita yang tentu masih perlu dicari kebenaranya tentang penggungundulan kepala tiga orang tersangka seperti layaknya begal motor sebagimana tulisan Dudung Nurullah Koswara Ketua Pengurus Besar PGRI dalam tulisanya berjudul Guru Bukan Begal Motor. Kalau ini benar maka sangat miris dan disayangkan karena walau bagimanapun tersangka adalah guru dan pendidik yang telah mencoba mengambil bagian untuk membina adik-adik pelajar agar menjadi generasi bangsa yang berjiwa luhur sebagai inti dari 10 poin Dasa Darma Pramuka.

Kalau seperti ini risiko yang harus ditanggung oleh pembina pramuka, maka dikhawatirkan tidak akan ada lagi yang sudi mengemban amanah sebagai pembina pramuka. Hingga akhirnya bukan lagi calon penggalang baru yang enggan bergabung dengan pramuka tetapi calon pembina baru pun juga akan enggan menjadi pembina dalam gerakan pramuka sekalipun peraturan mengatakan wajib. Maka perlu kiranya peraturan Mendiknas tentang wajibnya menyelenggarakan pramuka perlu ditinjau kembali atau diperbaiki sehingga keberadaan pramuka tidak menjadi beban sekolah. Biarlah semua berjalan secara alamiah sehingga para guru bisa menyelenggarakan kegiatan pramuka sesuai dengan hati nuraninya bukan karena keterpaksaan. Maka yang harus dipikirkan ulang oleh kementerian pendidikan adalah haruskah pramuka diwajibkan? (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved