Opini Publik

Pendidikan Tanpa Perundungan, Mungkinkah?

SEBENARNYA tidak terkejut lagi ketika kita mendengar berita tentang perundungan, bullying, atau kekerasan terhadap anak

Istimewa/Tribunjateng.com
Screenshot video aksi bully siswi oleh siswa di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, belum lama ini 

Oleh: Muh. Fajaruddin Atsnan, Dosen dan Penulis Buku Pendidikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEBENARNYA tidak terkejut lagi ketika kita mendengar berita tentang perundungan, bullying, atau kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Kita pantas cemas ketika trend gaya, budaya, dan kebiasaan anak-anak jaman sekarang cenderung melukiskan perilaku tak simpatik dan anti toleransi.

Kita tentu rindu akan masa, dimana rasa kesetiakawanan, simpati, empati, hingga iba lebih akrab dengan kehidupan masyarakat kita. Membantu nenek yang akan menyeberang jalan, menyingkirkan batu atau paku yang membahayakan jalan, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyanyangi yang muda, murid hormat pada guru, guru tulus menyayangi muridnya, hingga gerak cepat ketika ada kecelakaan, kebakaran, atau musibah.

Namun, sikap-sikap terpuji tersebut, semakin terbenam oleh sifat antisosial meskipun waktu berselancar di media sosial yang hampir mengalahkan waktu tidur kita. Menghujat, membully, mencaci, menjadi budaya baru masyarakat kita. Guru tega mencabuli murid, murid berani pada gurunya, murid merundung murid, sibuk memfoto memvideo kejadian kecelakaan atau musibah kebakaran, kemudian update status, daripada membantu.

Ironisnya, budaya kekerasan bak dilegalkan melalui tontonan di layar televisi yang terpapar fulgar. Hasil riset indeks kualitas program siaran TV periode II Tahun 2019 sub hasil pada program sinetron, menunjukkan bahwa aspek kualitas yang mencapai standar KPI hanya pada indikator “tidak bermuatan pornografi” sebesar 3,16. Selebihnya, untuk indikator “tidak bermuatan kekerasan” dikategorikan tidak berkualitas dengan indeks < 2. Begitupun untuk program anak, aspek kualitas untuk indikator “tidak bermuatan kekerasan” hanya sebesar 2,87 atau jauh di bawah standar yang ditetapkan KPI. Kekerasan fisik dan verbal, berkelahi, gaya berbicara kurang sopan, suami yang kasar terhadap istrinya, suka memukul, sosok kakak yang selalu menghukum adik-adiknya, perkelahian antara robot jahat dan baik, hingga banyaknya kata-kata umpatan yang dilontarkan pada film kartun, menjadi adegan yang melemahkan standar indikator “tidak bermuatan kekerasan”.

Kerjasama Holistik

Sebagai tripusat pendidikan, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menjadi tiga ranah utama anak untuk mendapatkan pendidikan anti kekerasan. Pertama adalah pengasuhan dari orang tua yang berkualitas, yang direpresentasikan melalui optimalisasi peran. Peran orang tua disini dilihat dari dua sudut pandang, pendidikan dan keteladanan. Pendidikan dalam konteks pendampingan dan pengawasan. Sedangkan, keteladanan dalam konteks pencontohan perilaku positif oleh orang tua kepada anaknya. Survei KPAI menyebutkan bahwa 70% orang tua telah merasa melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak mereka. Namun faktanya, anak jaman sekarang lebih canggih dengan mencuri-curi waktu untuk mengakses pornografi, melakukan bullying, hingga main game online.

Di sisi lain, orang tua juga dihadapkan pada teori perkembangan kognitif anak, yang mengamanatkan dunia anak adalah dunia bermain. Artinya, tidak memberikan waktu sama sekali kepada anak untuk bermain, baik permainan tradisional maupun game online, juga salah, dan bisa berdampak buruk yang lebih dahsyat, dengan anak bermain di luar rumah tanpa kontrol dengan bolos sekolah dll.

Untuk keteladanan, kadang kita tertegun melihat anak menonton gratis (langsung) adegan cek-cok orang tua mereka, suami “main tangan” terhadap istri, istri berani membentak suami, yang notabene adegan tak pantas dilihat oleh anak, pada tahap meniru. Miris, memang ketika anak justru mafhum betul perihal bagaimana berperangai kekerasan dari orang tua mereka.

Banjarmasin Post edisi Rabu (4/3/2020)
Banjarmasin Post edisi Rabu (4/3/2020) (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Padahal, menurut Hildred Geertz (1985), seharusnya keluarga merupakan jembatan antara individu dan budayanya, nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, yang berlaku sebagai petunjuk normatif untuk tenggang-menenggang di antara keluarga dalam keseharian dengan lingkungan sosialnya. Sederhananya, keluarga sejatinya sebagai miniatur laku anak baik dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat, melalui pendidikan dan keteladanan orang tua. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, yang bisa memicu kekerasan dilakukan anak di luar rumah.

Kedua, pendidikan kasih sayang di sekolah. Ketika semua guru (pendidik) di sekolah menganggap murid-muridnya bak anak kandungnya di rumah, tentu tindak-tindak kekerasan, pencabulan terhadap murid bisa diminimalisir. Imbasnya jelas, murid akan berani atau berontak, jika berada pada posisi terancam, diancam, atau imbas dari kebiasaan tindakan kekerasan di keluarganya. Mengedepankan budaya kekerasan dengan pretense untuk mendidik mental murid. Alhasil, budaya tersebut bisa memicu munculnya aksi perundungan di sekolah. Padahal, di sekolah inilah sebenarnya setiap guru bisa mengeksplorasi seni mendidik (the art of educating) atau seni mengajar (the art of teaching). Gaya ceramah memang tidak selamanya buruk, tetapi gaya mengajar yang luwes dan inovatif, dengan tetap menimbang imbang aspek kognitif dan afektif serta psikomotor, menjadi alternatif solusi mencegah budaya kekerasan di dunia pendidikan kita.

Ketiga, pendidikan berkelanjutan di masyarakat. Derasnya arus berita tentang wajah buruk pendidikan kita akibat masih mangkraknya tindak kekerasan, jangan sampai menjadi konsumsi berita yang dinantikan masyarakat kita. Justru kita berharap masyarakat yang partisipatif dan peduli melalui pendidikan berkelanjutan. Bukankah, masyarakat muncul dari keluarga-keluarga kecil yang seyogyanya juga peduli akan pendidikan anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya yang jauh dari tindak kekerasan?

Mengharapkan tindakan perundungan, bullying, maupun tindak kekerasan dalam dunia pendidikan lenyap seketika, seolah mustahil. Namun, membenahi dari hulu hingga hilir melalui pengasuhan anak oleh orang tua dengan tepat dan tanpa masalah (parenting disorder) , pendidikan kasih sayang di sekolah, dan pendidikan berkelanjutan di masyarakat, menyiratkan sinar harapan akan pendidikan tanpa kekerasan bukan suatu yang muskil diwujudkan. Harus sevisi misi untuk memulai menyelesaikannya dari akar masalahnya. Benar, memberikan hukuman kepada pelaku perundungan diharapkan bisa menjadi efek jera. Namun, alangkah baiknya jika tindakan preventif dengan optimalisasi peran orang tua dalam pengasuhan anak yang berkualitas lebih diutamakan dengan kebahagiaan si anak.

Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan pemerintah, ditantang pada satu pertanyaan, mampukah pendidikan di negeri ini diselenggarakan tanpa (nihil) kekerasan? Mampu. Dengan catatan, strategi yang dilakukan harus mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan. Kerjasama secara holistik antar semua pihak yang mengaku peduli pendidikan, dalam menjalankan strategi penangangan dan pencegahan kekerasan serta perlindungan terhadap anak yang disusun UNICEF, Ending Violence Againts Children: Six Strategies for Action (2014), yang mencakup (1) supporting parents, caregives and families; (2) helping children and adolescents manage risk and challenge; (3) changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination; (4) promoting and providing support services for children; (5) implementing laws and policies that protect children; and (6) carrying out data collection and research, bisa diejawantahkan dengan baik. Semoga. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved