Tajuk

Stiker Keluarga Miskin

Pemerintah Kota Banjarmasin tengah melakukan penempelan stiker bantuan sosil ke rumah para penerima.

Stiker Keluarga Miskin
banjarmasinpost.co.id/ahmad rizky abdul gani
Kasran saat menyaksikan rumahnya ditempeli stiker 'keluarga tidak mampu' oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Kota Banjarmasin tengah melakukan penempelan stiker bantuan sosil ke rumah para penerima. Penempelan bahkan dicanangkan oleh Wali Kota Ibnu Sina di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin (2/3).

Bagi sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Mereka malu dicap sebagai keluarga miskin kendati kenyataan demikian. Sementara itu banyak pula orang kaya yang tidak malu mendapatkan fasilitas untuk orang miskin.

Makanya saat dilakukan penempelan, jangan heran bila ada yang memilih mundur sebagai penerima bantuan sosial. Contohnya di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Saat dilakukan penempelan stiker penerima Program Keluarga Harapan ( PKH) pada Desember 2019, sekitar 21 keluarga di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah memilih mundur.

Bagaimana dengan di Kalimantan Selatan? Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M Yadi, pada 28 Januari 2020, mengatakan sejumlah keluarga penerima bantuan sosial malu rumahnya dipasangi stiker. Mereka merobek stiker setelah petugas pergi. Namun mereka tidak mau mundur dari program tersebut. Antara mau dan sayang kehilangan bantuan.

Tak hanya masyarakat, sikap ini juga tergambar pada sejumlah pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, banyak pemerintah daerah yang menolak disebut miskin. Namun setelah pemerintah pusat mengucurkan dana untuk daerah miskin, banyak yang tiba-tiba menyatakan wilayah miskin.

Tentunya hal ini harus ditertibkan dan ditelaah oleh pemerintah. Pertama tentu saja yang perlu dipikirkan adalah bentuk penandaan.

Keinginan untuk menertibkan penerima bantuan sosial tidak harus menempatkan tulisan besar “Ini Rumah Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial”. Jika itu dilakukan maka ada kesan pemerintah ingin mempermalukan penerima bantuan agar mereka mengundurkan diri.

Sebaiknya tulisan atau stiker yang sepantasnya saja. Cukup agar petugas dan tetangga se-rukun tetangga tahu. Dengan demikian, warga sekitar bisa membandingkan. Siapa tahu ada keluarga lain yang lebih berhak menerima bantuan sosial.

Banjarmasin Post edisi Rabu (4/3/2020)
Banjarmasin Post edisi Rabu (4/3/2020) (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Apa yang dilakukan Pemko Banjarmasin sudah tepat. Ukuran stiker tidak terlalu besar. Selain itu stiker berisi informasi tentang bantuan apa saja yang didapat. Wajar bila Wali Kota Ibnu Sina mengancam bila stiker dicabut atau dirusak berarti keluarga tersebut mengundurkan diri.

Kedua, saat penempelan stiker merupakan waktu yang tepat untuk pendataan dan penelaahan apakah keluarga tersebut memang pantas menerima bantuan. Bila dirasa rumahnya bagus, punya kendaraan bermotor bagus, tidak perlu lagi ditempeli stiker, tetapi langsung dicabut bantuan sosialnya.

Agar lebih efektif, saat penempelan juga dilakukan pendataan apakah ada keluarga di sekitarnya yang juga berhak menerima bantuan. Dengan demikian, warga miskin tidak perlu susah payah pergi ke ketua RT, ke kelurahan, ke kecamatan bahkan ke dinas sosial untuk mendapatkan haknya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved