Tajuk

Bijak Kelola Dana Desa

BANYAK hal bisa dibiayai dari dana desa. Asalkan pemerintah desa kreatif, penggunaan dana desa pun bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa.

Bijak Kelola Dana Desa
BANJARMASINPOST.CO.ID/NURHOLIS HUDA
Gubernur Kalsel, Sahbirin, di Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - BANYAK hal bisa dibiayai dari dana desa. Asalkan pemerintah desa kreatif, penggunaan dana desa pun bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa. Seperti dilakukan pemerintah Desa Laburan, di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, yang membangun Taman Wisata Laburan di lahan lima hektare menggunakan dana desa. Dalam waktu dekat, taman swakelola ini akan dibuka untuk umum, dan diharapkan bisa mendatangkan pemasukan bagi desa.

Langkah seperti dilakukan pemerintah Desa Laburan ini sebenarnya tidak asing lagi. Sudah banyak desa di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa yang menerapkan hal serupa.

Adapun sektor pariwisata di desa memang sedang menjadi fokus pengembangan di 2020. Sektor ini dinilai maju paling pesat dan dapat meningkatkan ekonomi perdesaan.

Kehadiran desa wisata diyakini menciptakan lapangan kerja dan dapat mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian akibat modernisasi atau mekanisasi alat pertanian. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama. Kelima hal itu yakni penguatan kualitas SDM; akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Lalu penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah; dan antisipasi ketidakpastian global.

Banjarmasin Post edisi Kamis (5/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (5/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Dalam kaitannya dengan pengembangan desa, tahun ini pemerintah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa Rp 858,8 T.

Namun besarnya anggaran desa itu menyimpan resiko besar jika salah kelola. Sudah banyak kasus yang menjerat perangkat desa karena salah kelola bahkan melakukan penyelewengan dana desa.

Sebagai pengelola dana desa, kepala desa dan perangkat desa memang harus berhati-hati. Namun, pimpinan pemerintahan di atasnya pun seharusnya juga tetap berperan aktif membina dan mengingatkan. Sebab titik-titik risiko penggunaan dana desa antara lain di area perencanaan yang berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Semoga tujuan penyaluran dana desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan bisa terwujud. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved