Opini Publik

Kembalinya Data Padi dan Tantangan ke Depan

PADA beberapa tahun terakhir, data produksi padi sempat mengalami polemik akibat perbedaan data antar lembaga, bahkan tingkat kementerian.

Kembalinya Data Padi dan Tantangan ke Depan
BANJARMASINPOST.CO.ID/FATURAHMAN
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah membahas produksi padi dan perekonomian, Senin (2/3/2020). 

Oleh: Dwi Afrizal, Mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan UGM, bekerja di Badan Pusat Statistik

BANJARMASINPOST.CO.ID - PADA beberapa tahun terakhir, data produksi padi sempat mengalami polemik akibat perbedaan data antar lembaga, bahkan tingkat kementerian. Simpang siur data ini seringkali menimbulkan perbedaan pendapat mengenai surplus atau tidaknya produksi padi dalam negeri, hingga berujung pada perdebatan atas dilakukannya kebijakan impor beras. Sebab itu, pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan embargo publikasi data padi sekaligus melakukan pembaharuan metode penghitungan untuk meningkatkan akurasi produksi padi.

Akhirnya pada awal Februari kemarin, Kepala BPS, Suhariyanto, merilis data padi, yang telah dilakukan dengan menggunakan metode terbaru. Lebih spesial lagi, BPS melakukan rilis data tersebut di kantor Kementerian Pertanian, kementerian yang paling disorot atas kinerja produksi padi selama ini. Hal ini juga menjadi salah satu tonggak sejarah mengenai pencanangan satu data pertanian, terkhusus data padi.

Sebelumnya, BPS bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan verifikasi luas lahan baku sawah dan untuk memperoleh teknik yang lebih modern dalam menentukan luas panen di suatu wilayah, yang dikenal dengan metode kerangka sampel area (KSA). Perolehan data tersebut kemudian dikombinasikan dengan data produktivitas padi yang diperoleh dari survei ubinan untuk mendapatkan angka produksi padi.

Hasilnya, pada tahun 2019, total luas panen padi Indonesia sebesar 10,68 juta hektare. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan total luas panen di tahun 2018 yang berada pada angka 11,38 juta hektar. Turunnya angka tersebut juga mengakibatkan turunnya total produksi padi di Indonesia. Pada tahun 2019, total produksi dalam kondisi gabah kering giling (GKG) berada pada angka 54,60 juta ton, atau turun sebesar 7,76 persen dibandingkan total produksi di tahun 2018 yang menyentuh angka 59,20 juta ton gabah kering giling.

Faktor cuaca seperti kemarau yang berkepanjangan dan dampak banjir di beberapa tempat yang menggenangi sawah-sawah ditengarai membuat kondisi panen di tahun 2019 tidak sebesar periode sebelumnya. Dengan angka produksi tersebut, apabila dikomulatifkan selama satu tahun, produksi di Indonesia memang masih mengalami surplus jika dikaitkan dengan kebutuhan dalam negeri.

Namun, pengamatan jumlah stok beras harus dari waktu ke waktu, bukan secara komulatif. Tingkat ketersediaan dan distribusi antar wilayah juga perlu untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya kelangkaan stok pada periode tertentu atau wilayah tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak harga pangan.

Banjarmasin Post edisi Kamis (5/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (5/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Modernisasi Teknologi

Dengan rilisnya data padi tersebut, polemik simpang siurnya data pangan diharapkan tidak terjadi lagi. Ini juga menjadi salah satu target Syahrul Yasin Limpo dalam 100 hari pertama kerjanya dalam menjabat sebagai Menteri Pertanian. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan juga akan lebih terarah dengan adanya satu data pangan ini. Di sisi lain, penguatan koordinasi antar lembaga atau wilayah juga perlu ditingkatkan.

Di era globalisasi sekarang ini, selain pembaharuan di sisi pengumpulan data produksi padi, peningkatan pada proses produksi juga dibutuhkan, terutama dengan penerapan teknologi yang lebih unggul. Modernisasi pada teknologi pertanian dirasa akan lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas para petani. Hal ini didasari oleh beberapa alasan atas kondisi yang dialami sektor pertanian pada akhir-akhir ini.

Pertama dimulai dari masalah terkait lahan. Perluasan lahan pertanian baru dengan cara cetak sawah cenderung tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas padi. Pasalnya, dengan luas lahan yang dimiliki para petani saat ini, proses produksi masih membutuhkan tenaga yang ekstra. Belum ditambah dengan kondisi masyarakat yang mulai meninggalkan lapangan kerja sebagai petani. Situasi ini kerap menimbulkan tidurnya lahan pertanian atau bahkan mengalami alih fungsi lahan. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban kerja para petani, penerapan teknologi yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan produktivitas yang lebih tinggi.

Kedua, beberapa input produksi sektor pertanian relatif memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Misalkan luas lahannya dua kali lipat, maka kebutuhan akan bibit, pupuk, dan pestisida juga akan naik dua kali lipat. Kemudian, jika total input berubah proporsional dan konstan dengan output yang didapat, hal ini menandakan produktivitas cenderung tidak meningkat. Dengan modernisasi teknologi, permasalah produktivitas ini diharapkan dapat dipecahkan.

Ketiga, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan teknologi yang lebih baik, akan ada potensi untuk meyakinkan masyarakat bahwa pertanian bukan lagi bidang pekerjaan untuk kelas bawah. Hal ini yang diharapkan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, bahwa penerapan teknologi akan menarik minat penduduk usia muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Pada akhirnya, pembangunan dengan teknologi yang lebih baik pada sektor pertanian akan menguatkan kembali potensi pangan yang ada saat ini, khususnya produksi padi. Sehingga, pertanian yang maju, modern, dan mandiri, seperti yang diharapkan selama ini, dapat terwujud. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved