Serambi Mekkah

RUPS Bank Perkreditan Rakyat se-Kabupaten Banjar Bahas Banyak Hal, Ini Agendanya

Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Milik (BPR) pemerintah daerah se-Kabupaten Banjar tahun buki 2019 digelar

Kominfo Kabupaten Banjar
Suasana RUPS BPR se-Kabupaten Banjar, Kamis (5/3/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Milik (BPR) pemerintah daerah se-Kabupaten Banjar tahun buki 2019 digelar. Agenda penting ini langsung dipimpin Bupati Banjar H Khalilurrahman.

Bertempat di Aula Mahligai Sultan Adam Lantai 1, Martapura, RUPS tersebut digelar pada Kamis (5/3/2020) kemarin. Jajaran pejabat teras terkait di lingkup Pemkab Banjar turut hadir.

Bupati sekaligus pemegang saham menyampaikan sejumlah agenda yanh dibahas dalam RUPS tahunan tersebut. Antara lain penyampaian laporan pengawas dewan komisaris tahun buku 2019.

Lalu, penyampaian laporan pertanggungjawaban direksi tahun buku 2019. Kemudian membahas persetujuan penggunaan dana cadangan untuk menutup kerugian PT BPR.

"Selain itu juga ada penyampaian usulan penghapusan aktiva tetap inventaris, dan yang kelima penyampaian demonstrasi bagi direksi dan dewa komisaris PT BPR Martapura Banjar Sejahtera penggabungan tahun 2020,” ungkapnya.

Perwakilan PT BPR Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiana menyampaikan rapat pemegang saham merupakan agenda penting untuk menetapkan arah yang bersifat strategis kepada direksi dan dewan komisaris dalam dalam batas undang-undang dan anggaran. RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Agenda RUPS Luar Biasa, di antaranya pembagian laba hasil usaha tahun buku 2019. Penyampaian rancangan penggabungan 3 PT BPR sekab Banjar ke dalam PT BPR Martapura Banjar SeJahtera oleh Tim 3.

Penyampaian atau penggabungan 3 PT BPR se-Kabupaten Banjar ke dalam PT BPR Martapura Banjar Sejahtera oleh notaris. Penyampaian keunggulan UUD Dasar PT Martapura Banjar Sejahtera oleh notaris.

Pembersihan ke dalam buku direksi dan dewan komisaris 4 PT BPR di Kabupaten Banjar yang berlaku sejak tahun efektif penggabungan yaitu setelah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM. Penyelesaian pemberian penghargaan kepada direksi dan dewan komisaris Kabupaten Banjar pasca penggabungan BPR.

Penggangkatan direksi dan dewan komisaris yang telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan oleh OJK yang berlaku sejak tahun efektif penggabungan yaitu setelah persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM.

Persetujuan pemberian demokrasi bagi direksi dan dewan komisaris PT Martapura Banjar Sejahtera penggabungan tahun buku 2020. (AOL/*)

Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved