Pilkada Kalsel 2020

Kalsel Posisi Tiga Terbawah Indeks Kerawanan di Pilkada Serentak Tahun 2020 Versi Bawaslu

Kalsel Posisi Tiga Terbawah Indeks Kerawanan di Pilkada Serentak Tahun 2020 Versi Bawaslu

Kalsel Posisi Tiga Terbawah Indeks Kerawanan di Pilkada Serentak Tahun 2020 Versi Bawaslu
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Pemilih di TPS 17 Pengambangan kembali dapat salurkan hak pilih setelah surat suara lengkap diterima KPPS. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi satu dari sembilan Provinsi di Indonesia yang akan laksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur serentak Tahun 2020 ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) merilis data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020 mendatang, dimana Kalsel berada di urutan 7 dari 9 Provinsi.

IKP Provinsi Kalsel dengan indeks 69,70 berada di bawah rata-rata IKP Provinsi penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 di Indonesia yaitu 73.80.

IKP Provinsi Kalsel juga jauh berada di bawah IKP Provinsi tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan indeks 86,42.

VIDEO Kebakaran Saat Subuh di Pasar Cemara, Api Ludeskan Tiga Kios Pedagang

Pura-pura Belanja di Pasar Keraton Tapin, Suami Istri Ini Gasak Uang di Laci Kasir, Rp 25 Juta Raib

Terbongkar Luna Maya Sempat Didekati Raffi Ahmad, Mantan Ariel NOAH Sampai Dibelikan Tas Branded

Sebab Ibu Baim Wong Meninggal Dunia, Mertua Paula Verhoeven Disebut Alami Penyakit Ini

Bawaslu Provinsi Kalsel, menerjemahkan urutan IKP Provinsi Kalsel yang berada di posisi tiga terbawah dari 9 Provinsi tersebut sebagai suatu yang positif.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah kerawanan Pilkada di Provinsi Kalsel cenderung rendah dibanding provinsi lainnya yang IKP nya diatas rata-rata nasional.

"Jadi kalsel itu nomor urut 7 kerawanannya dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilkada. Jadi tidak terlalu rawan dibanding Provinsi lainnya," kata Erna saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (7/3/2020).

IKP diukur dari empat dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu pertama konteks sosial politik termasuk faktor keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggaraan negara hingga relasi kuasa di tingkat lokal.

Kedua yaitu dimensi pemilu yang bebas dan adil termasuk faktor hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu hingga pengawasan pemilu.

Dimensi ketiga yaitu kontestasi menyangkut faktor hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved