Berita Hulu Sungai Tengah

Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Desak Pemkab Bentuk Badan Usaha Milik Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mendesak Pemkab HST, Kalsel, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BANJARMASINPOST.CO.ID/HANANI
ILUSTRASI - Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah ( HST ), Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mendesak Pemkab HST, Kalsel, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertanian.

Perda ini sudah disahkan pada 2016 dan diperbarui pada 2018, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten HST, Yazid Fahmi, membeberkan wacana pembentukan BUMD ini sejak 2016. Namun, tertunda. Mulai dari defisit anggaran, hingga anggaran HST yang tak stabil.

Kemudian pada 2017, penyertaan modal tertunda dengan alasan defisit anggaran. Dan pada 2018 diundur hingga 2019.

Ternyata hingga 2019, keuangan tak stabil, membuat penyertaan modal tertunda.

Berjualan di RTH Brigjend Hasan Basri Pelaihari, Tarifnya Ternyata Segini Diungkap Kartoyo

Kapolresta Banjarmasin Kombes Rachmat Hendrawan Bersepeda Motor Pimpin Patroli Malam

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebut Sebanyak 40 Pohon Rawan Tumbang

Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung Meriahkan Hari jadi Kota Kuala Kapuas

Foto Olla Ramlan Setelah Operasi Banjir Komentar, Shireen & Zaskia Sungkar Komentari Begini

"Tahun 2020 ini, wacananya ada. Kami mendesak tahun ini terselenggara. Karena untuk kesejahteraan petani," ujarnya.

BUMD ada dua jenis usaha yang ditawarkan mulai dari pengelolaan padi hingga pupuk.

Dengan adanya BUMD ini, bebernya, petani dapat dilindungi saat harga gabah turun.

Tahun 2020 ini, kata dia, DPRD menyepakati untuk mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen pegawai dengan anggaran Rp 200 juta.

"BUMD Murakata ini RPJMD HST dan harus terlaksana. Karena untuk memperkuat pertanian dan stabilasi harga," tegasnya. (Banjarmasinpost co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved