Covid-19 Merebak, Rencana Kunker Dewan Kalsel ke Luar Negeri Makin Kabur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah batal dilaksanakan di Tahun 2019, anggaran dana untuk kegiatan dinas kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri DPRD Provinsi Kalsel kembali dianggarkan di Tahun 2020.

Namun hingga memasuki Bulan Maret 2020, rencana tersebut makin kabur, ditambah lagi dengan fenomena merebaknya virus Covid-19 di berbagai belahan dunia beberapa waktu belakangan.

Diakui salah satu Anggota DPRD Provinsi Kalsel, H Gusti Rosyadi Elmi, baginya dengan mewabahnya virus Covid-19 saat ini menjadi salah satu faktor yang membuatnya enggan untuk laksanakan perjalanan dinas kunker ke luar negeri tersebut.

"Apalagi dengan adanya wabah Corona ini tentu khawatir juga," kata Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Kalsel ini saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Selasa (10/3/2020).

• Kabar Inul Daratista Dipecat dari LIDA 2020 Jadi Isu Panas, Istri Adam Suseno Santai Lakukan Ini

• Kehamilan Nia Ramadhani Disinggung Kakak Ipar, Jessica Iskandar Tanya Ini ke Istri Ardi Bakrie

• Heboh Foto Selfie Ariel Tatum & Vicky Prasetyo & Singgung Takdir, Kartika Putri & Sule Ikut Bereaksi

Tindaklanjut rencana perjalanan dinas kunker ke luar negeri khususnya terkait penentuan negara mitra tujuan kunker yang diserahkan kepada Komisi masing-masing menurut H Gusti Rosyadi hingga saat ini juga belum ada titik terang.

Ia juga mengakui bahwa beberapa waktu belakangan memang pembicaraan baik secara formal maupun non formal antar Anggota DPRD Provinsi Kalsel terkait rencana kunker ke luar negeri tersebut sudah tidak lagi muncul ke permukaan.

Terkahir menurutnya pembicaraan terkait rencana kunker ke luar negeri tersebut masih muncul kurang lebih sebulan yang lalu.

Terpisah, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Jaini nyatakan keputusan untuk merealisasikan rencana kunker ke luar negeri DPRD Provinsi Kalsel utamanya berada pada Anggota Dewan.

Sedangkan pihaknya nyatakan siap untuk melakukan fasilitasi untuk menyiapkan segala hal mulai dari teknis administrasi hingga keuangan untuk realisasikan rencana tersebut.

"Kalau kami yang jelas siap memfasilitasi, apalagi memang anggarannya sudah disiapkan untuk itu," kata M Jaini.

Walau demikian, Ia juga mengakui hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil koordinasi final untuk memutuskan kapan waktu keberangkatan dan negara mana yang dijadikan tujuan kunker dari Anggota Dewan Kalsel.

Karena itu, dari aspek dasar hukum dan ketentuan, dokumen surat pengantar dari DPRD Provinsi Kalsel melalui Gubernur Kalsel untuk dapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri juga saat ini belum diproses.

"Surat pengantar dari DPRD ke Gubernur belum diserahkan, otomatis ke Kemendagri juga belum," kata M Jaini.

Terkait mewabahnya virus Covid-19 di berbagai negara di Dunia termasuk Indonesia, M Jaini nyatakan pihaknya belum menerima surat himbauan atau pemberitahuan dari Kemendagri yang membatasi adanya perjalanan dinas kunker ke luar negeri.

Diketahui pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pagu perjalanan dinas lunker ke luar negeri sebesar Rp 117 juta per orang.

Dengan pagu sebesar Rp 117 juta per orang, jika 55 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel berangkat, artinya anggaran yang akan digunakan sebesar kurang lebih Rp 6,4 miliar dari APBD Provinsi Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)