Berita Jakarta

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mungkinkah Sri Mulyani Tarik Kembali Rp 13,5 Triliun?

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mungkinkah Sri Mulyani Tarik Kembali Rp 13,5 Triliun?

KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mungkinkah Sri Mulyani Tarik Kembali Rp 13,5 Triliun?

Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal tahun lalu, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun untuk menalangi kenaikan tarif iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta pemerintah daerah hingga akhir 2019.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya masih membahas lebih lanjut mengenai dampak keputusan tersebut terhadap kucuran dana yang telah disalurkan pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Dikeroyok 10 Mahasiswa, Sudah Tumbang Anak Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya Tetap Ditendang Ramai-ramai

LOWONGAN KERJA: BPS Cari 390 Ribu Petugas Sensus Penduduk 2020, Lulusan SMA, Mulai Maret Ini

RESMI! Kenaikan BPJS Kesehatan Dibatalkan, MA Sebut Perpres Bertentangan UUD45, Ini Rincian Tarifnya

Dasar Nekat! Tangkar 32 Buaya Ada yang 3,5 Meter, Warga Kaltim Hanya Gunakan Kandang Papan dan Seng

"Jadi sebenarnya, kenaikan itu adalah untuk bisa menambal defisitnya BPJS Kesehatan. Nah dengan adanya putusan tadi, kami pelajari dan diskusikan implikasinya," ujar Suahasil di Jakarta, Senin (9/3/2020).

"(Untuk kucuruan dana yang telah disalurkan), itu nanti konsekuensinya seperti apa setelah kita dalami keputusan tersebut, dan konsekuensinya. Tentu kita ini kan harus bicara dengan kementerian lain," jelas dia,

Sebagai catatan sebelumnya, per akhir Januari lalu, Kemenkeu merealisasikan pembayaran PBI senilai Rp 4,03 triliun.

Jika diakumulasikan dengan kucuran anggaran tahun sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 16,03 triliun dari total alokasi anggaran untuk PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2020 untuk menambal BPJS Kesehatan mencapai Rp 48,8 triliun.

Angka tersebut naik signifikan dari tahun lalu yang sebesar Rp 26,7 triliun.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved