Opini Publik

Mengembangkan Desa Sehat

IURAN kepesertaan yang tidak sesuai hitungan aktuaria dianggap menyebabkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit

Mengembangkan Desa Sehat
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUKHTAR WAHID
Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lokpaikat, mewakili Kabupaten Tapin di Lonba Desa tingkat Provnsi Kalsel, Senin (9/3/2020). 

Oleh: M. Noor Azasi Ahsan, Tenaga Ahli P2SDM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB

BANJARMASINPOST.CO.ID - IURAN kepesertaan yang tidak sesuai hitungan aktuaria dianggap menyebabkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit hingga trilyunan rupiah. Dampaknya, pelayanan menjadi tidak optimal. Pemerintah telah memutuskan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Perpres No 75 Tahun 2019. Namun Mahkamah Agung (MA) telah membatalkannya pada Kamis, 27 Februai 2020 menjawab uji materi oleh Komunitas Pasein Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Pada sisi lain , terdapat tantangan yang cukup berat dengan berkembang dan mewabahnya penyakit seperti Corona. Mungkinkah desa bisa menjawab dan mengatasi problema ini melalui pengembangan inovasi dalam bidang kesehatan, sehingga bisa membebaskan desa dari corona dan wabah penyakit-penyakit lainnya meskipun tanpa kenaikan iuran BPJS?

Rentang Kendali

Dalam Health Sector Review (Juli, 2014) sebenarnya telah digambarkan dan dipetakan sejumlah potensi keruwetan yang akan terjadi dalam penerapan program JKN-KIS. BPJS harus melakukan banyak tugas dengan rentang kendali yang sangat luas, di antaranya memungut dan mengumpulkan iuran, mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, serta membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, BUMN dalam bidang asuransi yang kini sudah diintegrasikan ke dalam BPJS bisa langsung memotong iuran atau premi dari gaji atau upah yang diterima peserta. Sekarang, BPJS harus bekerja ekstra melakukan lobby dan edukasi karena banyak peserta merupakan pekerja mandiri atau masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tidak memiliki mekanisme untuk melakukan intervensi dalam mengoreksi ketidakseimbangan pengeluaran kesehatan. BPJS hanya memiliki peran yang terbatas, sekadar mengganti biaya kesehatan yang bersifat variabel (5 hingga 10 persen). Standarisasi dan penentuan kelas juga sering berbeda dengan persepsi publik, sehingga terjadi penumpukan pasein pada klinik atau rumah sakit favorit tertentu.

Banjarmasin Post edisi Rabu (11/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (11/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Peserta yang sudah bayar iuran, tentu merasa berhak mendapatkan layanan. Kriteria “mampu” adalah persepsi yang bersifat subyektif dan sulit diukur. Terlalu banyaknya antrean peserta malah menyebabkan banyak yang semakin sakit karena kelelahan. Peserta yang tidak mampu dan benar-benar urgen dilayani, justru sering tidak tertolong. Sebaliknya yang tidak urgen, tapi bisa memaksa, akhirnya justru memperoleh rujukan opname di rumah sakit.

Desa Sehat

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Desa Sehat adalah kondisi dari suatu desa yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat daerah. Sedangkan menurut PP 47/2015, pembinaan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kewenangan berskala lokal desa. Penguatan kewenangan ini bisa mengatasi persoalan rentang kendali pelayanan kesehatan yang terlalu jauh.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved