Pilkada Kalsel 2020

VIDEO Bawaslu Sosialisasikan IKP Kalsel, Inginkan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Sosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kalsel, Inginkan Pengawasan Partisipatif

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengundang Pemerintah Daerah, TNI, Polri, KPU, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), akdemisi, pers dan jajaran Bawaslu se-kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel Sosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Rabu (11/3/2020).

Dalam rapat koordinasi daerah yang dibuka oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Hotel Gsign Banjarmasin ini, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah sampaikan bahwa Kalsel termasuk menjadi daerah yang rawan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada 2020.

Selain Kalsel, 8 Provinsi penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 lainnya yaitu Sulut, Sulteng, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalteng dan Kaltara juga masuk kategori rawan.

Meski demikian, dalam IKP yang dirilis Bawaslu RI, Kalsel berada di urutan ke 7 dengan angka indeks 69,70 cukup jauh berada di bawah IKP Provinsi tertinggi yaitu Provinsi Sulut dengan indeks 86,42.

Ruben Onsu Berpisah dari Betrand Peto Sampai Nangis, Suami Sarwendah Relakan Koko Pergi untuk Ini

Keterlibatan Rezky Aditya atas Kesuksesan Jihane Almira Terungkap, Suami Citra Kirana Lakukan Ini

Kesal Keinginannya Berhubungan Intim Ditolak, Pria Ini Tega Bunuh Istri saat Tidur

Kalah Duel Pakai Taruhan, Anak Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya Luka-luka, Saksi: Bukan Dikeroyok 8 Pria

Menurut Erna, meskipun masuk dalam kategori rawan, namun resiko kerawanan di Kalsel tidak seurgen di 6 provinsi lainnya yang IKP nya lebih tinggi dibanding Kalsel.

Sedangkan untuk Pilkada tingkat Kabupaten/Kota, IKP 7 Kabupaten/Kota di Kalsel berada di kategori beragam.

Dua diantaranya masuk kategori rawan tinggi yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin, dua lainnya masuk kategori rawan sedang yaitu Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru, sedangkan tiga lainnya masuk kategori rawan rendah yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten HST dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Erna, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan isu mahar politik dinilainya menjadi indikasi penting yang mempengaruhi IKP.

Dengan adanya potensi kerawanan tersebut, Ia nyatakan tentu juga akan menyusun prioritas pengawasan yang lebih di lokasi-lokasi yang masuk dalam kategori kerawanan yang tinggi.

Selain harapkan peran dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, TNI-Polri, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), akdemisi, pers dan yang lainnya untuk bersama mewaspadai resiko kerawanan, Erna juga inginkan hadirnya pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved