Tajuk

Yang Menang Rakyat

HARAPAN dan doa banyak orang itu akhirnya terwujud. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atau uji materi Peraturan Presiden

Yang Menang Rakyat
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARAPAN dan doa banyak orang itu akhirnya terwujud. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atau uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang undang. Serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lewat putusan itu, MA menganulir iuran BPJS yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres 75 Tahun 2019 tersebut. Daftar iuran yang dianulir yaitu Rp 42 ribu untuk peserta Kelas III, Rp 110 ribu untuk Kelas II dan Rp 160 ribu untuk Kelas IV.

Alhasil, iuran yang berlaku kembali merujuk pada aturan sebelumnya yaitu Perpres 82 Tahun 2018. Rincian iuran lama tersebut yaitu Rp 25.500 untuk Kelas III, Rp 51 ribu Kelas II dan Rp 80 ribu Kelas I.

Sekadar informasi, adanya judical review ke MA bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan atas kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen. Setelah tiga bulan, gugatan itu membuahkan hasil seperti yang diharapkan banyak orang. Organisasi penyintas gagal ginjal (pasien cuci darah) itu akan terus mengawal putusan MA tersebut.

Termasuk mungkin terkait iuran pada Januari dan Februari 2020 yang telah dibayar peserta BPJS Kesehatan berdasar tarif baru atau yang naik 100 persen. Apakah kelebihan separuhnya akan dikembalikan atau akan dibayarkan untuk Maret dan April 2020.

Banjarmasin Post edisi Rabu (11/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (11/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Di sisi lain, putusan MA itu pukulan bagi pemerintah. Sebab, kenaikan iuran dianggap pemerintah sebagai bentuk penyehatan keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan defisit sekitar Rp 32 triliun pada akhir 2019. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kondisi keuangan BPJS meskipun sudah tambahkan Rp 15 triliun, masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun.

Kini, seiring pembatalan kenaikan iuran, boleh jadi BPJS Kesehatan kembali sakit. Sebab, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu pun turut berdampak pada pengeluaran negara. Pasalnya, pemerintah juga membayarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan tarif yang sudah naik.

Sembari mencari solusi, sejatinya ada instrumen lain yang digunakan sebagai alternatif mengatasi defisit keuangan BPJS, ketika kenaikan iuran sudah dianulir MA. Di antaranya melakukan pengendalian biaya klaim dan pengenaan sanksi bagi penunggak iuran.

Sebab berdasar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada beberapa faktor yang membuat jumlah uang yang diterima oleh BPJS Kesehatan tidak sebanding dibandingkan dengan jumlah manfaat yang telah diterima peserta. Di antaranya banyak peserta yang menunggak iuran, rumah sakit memainkan kategori saat pelaporan. Yang seharusnya masuk dalam kategori B berubah menjadi A. Juga banyak perusahaan yang melaporkan jumlah karyawan yang lebih sedikit. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved