Opini Publik

Omnibus Law: Mengkaji Ulang Tarif PPh Badan

REFORMASI perpajakan terus bergulir di tanah air. Setelah sukses melaksanakan program pengampunan pajak 201

Omnibus Law: Mengkaji Ulang Tarif PPh Badan
kompas.com
Omnibus Law 

Oleh: Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs UGM Yogyakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - REFORMASI perpajakan terus bergulir di tanah air. Setelah sukses melaksanakan program pengampunan pajak 2017, pemerintah pada 2018 bergegas memberlakukan Undang-Undang (UU) keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dua beleid ini menjadi prasyarat untuk memperkuat basis pajak.

Dengan struktur basis pajak sudah mulai teridentifikasi, pemerintah kemudian menindaklanjutinya melalui amandemen UU Perpajakan lewat Omnibus Law. Draft yang diajukan pemerintah mengusulkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi yang berlaku saat ini 25 persen dipangkas sampai 20 persen dalam 2-3 tahun ke depan.

Pemangkasan tarif PPh semacam ini tampaknya sudah menjadi tren internasional. Laporan OECD terbaru menyebutkan rata-rata tarif PPh badan di dunia menurun dari sebelumnya 28,6 persen pada tahun 2000, menjadi 21,4 persen pada 2018. Artinya, tarif PPh di Indonesia masih di atas angka rata-rata dunia.

Namun demikian, wacana yang sejatinya sudah muncul sejak awal 2015 ini tetap saja menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Penetapan tarif pajak – apapun jenis pajaknya – senantiasa membenturkan empat kepentingan yang berbeda, yaitu produsen, konsumen, pemerintah, dan sektor luar negeri.

Dalam logika ekonomi, tarif PPh yang tinggi memberikan banyak efek negatif. Dari sisi pengusaha, tingginya tarif PPh bisa membunuh jiwa enterpreneurship. Pemodal lebih suka menyimpan uangnya di instrumen portofolio alih-alih membuka usaha yang bersentuhan langsung dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

Tingginya tarif PPh niscaya juga menambah beban ongkos produksi. Konsumen pun akan dirugikan dengan harga beli produk yang lebih mahal termasuk konsumen luar negeri. Dengan demikian, penurunan tarif PPh Korporasi berperan penting dalam mendorong daya saing ekspor di pasar global.

Penurunan tarif PPh Korporasi diklaim juga akan membuka lebar masuknya perusahaan asing untuk berinvestasi langsung ke Indonesia. Dengan merelokasi pabriknya di Indonesia – alih-alih memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham – proses alih teknologi dengan sendirinya akan terjadi.

Dari sisi pemerintah, persoalan revisi tarif PPh Korporasi tidaklah sederhana. Pemangkasan PPh Badan menjadi 20 persen bisa menurunkan pendapatan negara Rp 86 triliun. Jika diturunkan secara bertahap menjadi 22 persen pada 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen pada 2023, dampak neto penurunan penerimaan pajak mencapai Rp 53 triliun.

Pilihan pada skenario pertama berisiko lebih kecil salam jangka pendek, namun dengan implikasi masa pemulihan ekonomi yang lebih lambat. Sedangkan skenario kedua berisiko lebih besar dalam jangka pendek, namun memiliki implikasi masa pemulihan (recovery) ekonomi yang lebih cepat.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved