Berita Kabupaten Banjar

Video Hindari Potensi Masalah dalam Rekrutmen PPK/PPS, Begini Saran Bawaslu Kabupaten Banjar

Rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), turut dicermati dan dipantau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

"Dalam konteks tugas kami sesuai pasal 30 huruf a point 1, yakni pengawasan dalam rekrutmen PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPUD Banjar, kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan guna menghindari persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari," ucap Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar Bidang Penanganan Pelanggaran, Muhammad Syahrial Fitri SH MH, Minggu (15/3/2020).

Salah satunya, sebut Syahrial, mengirim surat imbauan kepada KPUD Banjar untuk mengidentifikasi para peserta yang mengikuti rekrutmen tersebut, sebagaimana persyaratan-persyaratan yang ada pada Undang-undang 10 tahun 2016.

Di antaranya, menyangkut keanggotaan partai politik (parpol) dari mereka yang diduga menjadi pengurus atau anggota parpol berdasar data.

Misalnya, ada data berupa SK dari parpol, maka harus dicermati, diteliti dan dilakukan sebuah proses penilaian.

VIDEO Dinkes Banjarmasin Kerahkan 19 Tim Medis Sosialisasi Upaya Cegah Corona di Siring Tendean

ASN Pemprov Kalsel Diminta untuk Menunda Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

VIDEO Semarak Murid-murid dari 6 SD Lomba Pocil di Polres Kotabaru

Tanpa Lockdown, Korea Selatan Berhasil Turunkan Kasus Virus Corona, Ternyata Caranya Biasa Saja

Dalam hal ini, Bawaslu Banjar juga aktif melakukan tanggapan per tahapan dalam pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS.

Tiap nama-nama yang muncul yang masuk ke tahapan berikutnya, Bawaslu melakukan pencermatan.

"Ketika ada dugaan yang bersangkutan sebagai anggota/pengurus parpol maka akan melakukan sebuah proses tanggapan kepada KPU untuk melakukan penelitian. Namanya pun kami sampaikan," sebut Syahrial.

Pihaknya juga mencermari persoalan rangkap jabatan aparatur desa dalam keanggotaan PPK/PPS. Ini merujuk ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Juga diatur dalam perbup Banjar yang secara jelas menyatakan bahwa mereka yang menjadi bagian dari aparatur desa tidak diperkenankan rangkap jabatan," sebutnya.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved