Berita Kotabaru

VIDEO Perwakilan Masyarakat Tagih Janji Kompensasi Pertambangan Sebuku Group

Perwakilan masyarakat di Kotabaru menagih janji kompensasi pertambangan Sebuku Group

BANJARMASINPOSTCO.ID, KOTABARU - Berlarut-larutnya komitmen pemberian kompensasi kegiatan pertambangan batu bara di Pulaulaut oleh PT Sebuku Group untuk daerah dipertanyakan.

Masyarakat diwakili beberapa Lembaga Masyarakat Sosial (LSM) di Kotabaru pun menagih janji, itu saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kotabaru, Senin (16/3/2020).

Kompensasi dijanjikan PT Sebuku Group Rp 700 miliar, diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) ditanda tangani Perusahaan dan Pemerintah Daerah pada tahun 2014 silam. Akan berakhir masa berlaku perjanjian pada September 2020 mendatang.

Sementara dana kompensasi rencana awal pada tahun 2010 digunakan untuk pembangunan jembatan. Dokumen MoU dirubah pada 2014, karena pembangunan jembatan didanai dua kabupaten, provibmbsu dan pemerintah pusat.

VIDEO: Pesan Pasien Sembuh Virus Corona untuk Warga Indonesia, Bagikan Cerita Terjangkit Covid-19

Air Sering Macet, RSUD Badaruddin Kasim Bakal Dibuatkan Jalur Khusus PDAM

BREAKING NEWS: Mulai Besok SD, SMP & PAUD di Banjarmasin Diliburkan, Antisipasi Virus Corona

KPU Provinsi Kalsel Ajukan Tambahan Anggaran Pilkada 2020, Nilainya Capai Rp 34,9 Miliar

Setelah perubahan MoU, kompensasi pembangun jembatan dialihkan ke infrastruktur lain senilai sesuai tertuang dalam perjanjian.

Terungkap dalam RDP, dari konpensasi senilai Rp 700 miliar itu hanya sebagian kecil digunakan untuk pembangunan perluasan area Siringlaut. Namun tidak tuntas, PT Sebuku Group menghentikan kegiatan dengan alasan waktu itu perusahaan setop beroperasi.

Suasana RDP dimpimpin Ketua DPRD Syairi Mukhlis, dihadiri Sekda Kotabaru Said Akhmad, perwakilan beberapa komisi, perusahaan dan Kepala SKPD.

M Nor Asikin salah seorang perwakilan masyarakat, hadir dalam rapat mendesak kepada perusahaan untuk menyelesaikan kompensasi sebelum melaksanakan kegiatan loading.

Namun sebelumnya masa berlaku MoU nomor 7 tahun 2014 berakhir pada September mendatang, terlebih dahulu harus diperpanjang.

Sementara Wakil Ketua Komisi III membidangi pertambangan Gewsima Mega Putra menyatakan, terkait penyerapan konpensasi yang diatur dalam MoU sejah tahun 2014 tidak sulit.

Halaman
12
Penulis: Herliansyah
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved