Opini Publik

BPJS Kesehatan Dibenci dan Dirindukan

SEJAK tahun 2014 program BPJS Kesehatan diluncurkan oleh pemerintah sebagai pengganti program Jaskesmas

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat 

Oleh: Mohamad Isa, Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEJAK tahun 2014 program BPJS Kesehatan diluncurkan oleh pemerintah sebagai pengganti program Jaskesmas. BPJS dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang Undang no 40 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional tahun 2004.

Program JKN dilaksanakan oleh 2 badan yaitu BPJS Kesehatan untuk mengelola masalah kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola masalah jaminan para pekerja. Dua badan tersebut diluncurkan secara bersama-sama pada tahun 2014. Namun yang menjadi sorotan dan perbincangan di masyarakat kesehatan dan masyarakat umum yaitu BPJS Kesehatan.

BPJS kesehatan dilaksanakan berbeda dengan program Jamkesmas. Ada perbedaan dalam keikutan peserta, sistem pembayaran, sistim klaim dan sistim pengawasan. Dengan slogan “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong” mulai sosialisasi dan pelaksanaan program BPJS Kesehatan.

Pada awal peluncuran masyarakat antusias untuk mengikuti program ini karena ada kemudahan- kemudahan yang didapat seperti “Hari ini daftar, hari itu kartu tersebut bisa digunakan”. Ini dilakukan untuk mengejar Universal Coverage tahan 2019. Artinya pada tahun 2019 diharapkan seluruh warga Indonesia bisa ikut program JKN melalui BPJS Kesehatan.

Dalam perjalanan pelaksaanan masyarakat mulai menerima dan senang dengan program BPJS ini. Masyarakat senang karena dengan iuran yang relatif murah, bisa menerima pelayanan yang bermacam macam penyakit mulai penyakit yang ringan sampai yang berat, yang disesuaikan dengan keadaan pasien dan tempat pelayanan yang diberikan. Di kalangan masyarakat kesehatan program ini mulai diterima dengan senang penuh harapan.

Waktu berjalan mulai timbul pemasalahan-pemasalahan. Salah satunya adanya ketidakseimbangan jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Jumlah dana yang diterima lebih sedikit dibandingkan dana yang diterima. Keadaan ini membuat BPJS kesehatan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan keuangan tersebut.

Banjarmasin Post edisi Kamis (19/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Kamis (19/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Langkah tersebut antara lain: pembatasan waktu berlakunya kartu BPJS, pembatasan pelayanan yang tidak perlu, klaim BPJS yang diperketat, peningkatan promosi untuk kepesertaan, kenaikan iuran BPJS.

Proses pelayanan pada kenyataan peserta banyak diuntungkan terutama penanganan kasus-kasus yang memerlukan biaya yang banyak seperti kasus jantung, HD, kanker, trauma. Dengan biaya yang relatif kecil mendapat pelayan yang optimal.

Sebagai ilustrasi, kasus penangan pasien yang memerlukan Hemodialis. Biaya operasional 1 kali HD sekitar Rp 1.000.000. Pasien kadang-kadang memerlukan HD 2 x seminggu. Satu bulan memerlukan uang sebesar Rp 8 juta. Untuk peserta klas 3 yang membayar Rp 25.000, maka diperlukan dukungan peserta lain sebanyak 320 peserta yang lain. Kalau diasumsikan dengan jumlah sekelas murid SMP yang rata-rata 40 orang. Diperlukan patungan murid sebanyak 8 kelas per bulan per pasien. Di RSUD Ulin tiap hari ada 150 pasien yang dilakukan tindakan HD, maka tiap bulan diperlukan bantuan peserta lain sebanyak 150 x 320 = 48.000 peserta ( 1.200 kelas).

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved