BPost Cetak

Corona Merebak, MA Tak Bisa Tunda Persidangan, Lembaga Peradilan Berkejaran dengan Waktu Penahanan

Corona Merebak, MA Tak Bisa Tunda Persidangan, Lembaga Peradilan Berkejaran dengan Waktu Penahanan

Corona Merebak, MA Tak Bisa Tunda Persidangan, Lembaga Peradilan Berkejaran dengan Waktu Penahanan
BPost Cetak
BPost Edisi Selasa, (24/3/2020).MA tidak bisa menunda persidangan di peradilan karena terbentuk dengan masa penahanan terdakwa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) tak juga mengeluarkan keputusan penghentian atau penundaan proses persidangan di pengadilan kendati saat ini pandemi virus corona tengah terjadi. Namun, lembaga yang membawahi lembaga peradilan itu menyatakan tidak bisa menunda proses sidang karena berkejaran dengan waktu penahanan para terdakwa.

Hal itu disampaikan Kabiro Hukum Dan Humas MA Abduldflah saat dihubungi, Senin (23/3).

Abdullah mengatakan, masa penahanan para terdakwa akan terus berjalan meskipun sidangnya ditunda. Adapun sistem kerja dari rumah atau “work from home” tetap berdampak pada masa penahanan terdakwa.

“MA bisa saja melakukan hal dan kebijakan yang sama (WFH). Konsekuensinya, bagaimana dengan sidang perkara pidana. Masa penahanan terbatas. Ketika dinyatakan kerja di rumah, hitungan masa penahanan berjalan terus,” ujar Abdullah.

Cegah Corona di Kalsel, Makam Guru Sekumpul Ditutup Sementara hingga Guru Zuhdi Libur Ceramah

Covid-19 Berukuran 120 Milimeter, dr Handoko Sebut Virus Corona Lihai Menyebar di Udara 8 Jam

Mobil Klasik Raffi Ahmad Dibeli Baim Wong Seharga 1 Miliar, Suami Nagita Slavina Untung Rp 300 Juta

Video TikTok Nia Ramadhani Seolah Tanpa Celana Bikin Heboh, Lihat Penampilan Istri Ardi Bakrie Itu

“Jika ada dalam masa kerja di rumah masa penahanan habis, akibatnya terdakwa keluar tahanan demi hukum. Penuntut Umum pasti dirugikan,” sambungnya.

Ia menegaskan MA tidak bisa menunda persidangan di tengah pengadilan meskipun sedang terjadi pandemi virus corona saat ini.

Abdullah mengatakan, jika masa penahanan para terdakwa dibantarkan selama sidang ditunda pun akan menimbulkan pertanyaan baru karena faktanya para terdakwa juga tetap ditahan. “Jika dibantarkan siapa yang menanggung resiko. Status dibantarkan, maka selama masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan. Apakah masa penahanan di lembaga pemasyarakatan boleh tidak dihitung, sedangkan secara nyata terdakwa menjalaninya,” ujar Abdullah.

Abdullah melanjutkan, pengajuan upaya hukum seperti banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), juga akan terpengaruh bila akhirnya MA menunda sidang ataupun menerapkan sistem kerja dari rumah atau “work from home”. Apalagi, upaya hukum tersebut dibatasi syarat pengajuan selama 14 hari.

“Bagaimana menghitung waktu upaya hukum, banding, kasasi dan PK yang waktunya terbatas 14 hari? Tentunya masalah baru lagi,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada argumentasi bahwa untuk perkara perdata, perdata agama, dan PTUN boleh bekerja di rumah, maka akibatnya akan muncul ketidakadilan secara internal.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved