Berita Nasional

Surat Seruan Gubernur DKI Soal Setop Sementara Hubungan Suami Istri Cegah Covid-19 Ternyata Hoaks

Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang penghentian sementara hubuangan suami istri dalam upaya menekan penyebaran Virus Corona

Surat Seruan Gubernur DKI Soal Setop Sementara Hubungan Suami Istri Cegah Covid-19 Ternyata Hoaks
Antara/Twitter
Tangkapan layar hoaks terkait Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Hubungan Suami Istri Dalam Rangka Penghentian Penyebaran COVID-19. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang penghentian sementara hubuangan suami istri dalam upaya menekan penyebaran Virus Corona tipe 2 yang menyebabkan Covid-19 beredar di media sosial.

Namun, Kantor berita Antara, Kamis (26/3/2020) melaporkan, informasi itu adalah hoaks.

Dalam informasi hoaks itu Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta mengenai penghentian sementara hubungan suami istri tersebut bernomor 6 Tahun 2020.

Padahal, berdasarkan penelusuran Antara, Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 20 Maret itu, berisikan tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19.

Tempat Zaskia Gotik & Sirajuddin Mahmud Isolasi Diri Cegah Virus Corona Disorot, Lihat Aksinya

Akhirnya Nia Ramadhani Keluar Rumah Setelah Isolasi Cegah Virus Corona, Lihat Aksi Istri Ardi Bakrie

Rumah Rp 21,3 Miliar Milik Andre Taulany Disemprot Desinfektan, Kiat Sohib Sule Cegah Virus Corona

Kesaksian Penggali Kubur Terkait Pemakaman Ibunda Jokowi, Sebut Soal Tanah Kuburan Eyang Noto

Dalam Surat Seruan Nomor 6 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh perusahan di wilayah Jakarta untuk secara serius melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.

2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional).

Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.

3. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Manusia No. M / 3 / HK.04 / III / 2020 tentang Perlindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

4. Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga 5 April 2020.

Halaman
123
Editor: Murhan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved