Berita Kalteng

Dampak Virus Corona, Debitur Bingung Soal Keringanan Cicilan Kredit, ini Penjelasan OJK Kalteng

Dampak Virus Corona, Debitur Bingung Soal Keringanan Cicilan Kredit, ini Penjelasan OJK Kalteng

Dok BPost
Pimpinan OJK Kalteng Otto Fitriandi, saat memberikan keterangan pers terkait masalah Bank Kalteng, belum lama tadi di Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sejumlah warga Kalimantan Tengah khususnya yang selama ini membeli kendaraan atau rumah dengan cara mencicil, mengaku masih belum mengerti Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo mengenai penundaan pembayaran angsuran kredit di industri jasa keuangan.

Betapa tidak, saat ingin meminta keringanan pada lembaga pembiayaan dan bank, masih ada yang menolak.

Padahal ada kebijakan presiden memberikan kelonggaran pembayaran cicilan rumah atau kendaraan kepada debitur yang meminjam dana melalui lembaga jasa keuangan dan bank.

UPDATE COVID-19 KALSEL, Pendonor Khawatir Terpapar Corona, PMI Banjarmasin Kehabisan Stok Darah

Nikita Mirzani Semprot Sosok Ini Pasca Unggah Foto APD Covid-19, Sohib Billy Dinyinyir Pamer Sedekah

6 Dokter, Pilot, DPR & Driver Ojol, Bahkan Ada yang Meninggal di Kamar Kos Akibat Keganasan Covid-19

Pesan Terakhir Pasien Virus Corona di RSUD Kabupaten Tangerang, Titip Pesan ke Jokowi dan Terawan

"Saya sempat ditolak saat meminta keringanan pembayaran di salah satu lembaga jasa keuangan di Sampit, karena alasan tidak termasuk yang terdampak. Padahal, sudah dijelaskan saat ini rental lagi sepi," ujar Hidayat, salah satu pengusaha rental mobil di Sampit, Minggu (29/3/2020).

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy, menjelaskan, sektor perbankan sesuai stimulus OJK melalui POJK No 11 tahun 2020, penundaan tersebut termasuk antara lain bagian dari koridor restrukturisasi kredit.

Untuk sektor perbankan, penerapan POJK no. 11 tahun 2020 dibutuhkan waktu untuk perbankan membuat petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi seluruh jaringan kantornya.

"Ini untuk menghindari adanya moral hazard, yaitu debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar atau debitur yang sudah macet sebelum adanya pandemi covid menjadi tidak kooperatif," ujarnya.

Dia menjelaskan, stimulus OJK memberikan kelonggaran bagi bank dan lembaga pembiayaan untuk menganalisa mana debitur yang benar terdampak langsung dan mana yang tidak terdampak adanya pandemi covid.

"Jadi kebijakan tersebut bukan untuk semua debitur," ujarnya lagi.

Kepala OJK ini menjelaskan, sumber dana bank dan lembaga pembiayaan berasal dari dana masyarakat, jika semua debitur tidak mau membayar cicilan padahal mampu membayar, maka akan berdampak untuk lembaga pembiayaan dan bank.

"Ini akan memberikan dampak kerugian bagi sektor perbankan dan lembaga pembiayaan yang harus membayar bunga simpanan masyarakat dan membiayai operasionalnya masing-masing," ujarnya.

banjarmasinpost.co.id / faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved