Ekonomi dan Bisnis

OJK Investigasi Debt Collector Nakal yang Tak Patuh dengan Anjuran Jokowi

Terkait sektor kendaraan bermotor, OJK menjelaskan sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi

Kompas.com/Alsadad Rudi
Motor-motor tarikan leasing Adira Finance yang disimpan di gudang penyimpanan milik Adira di Tapos, Depok, Senin (5/2/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan keringanan bagi para debitur yang terdampak virus corona alias Covid-19. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait sektor kendaraan bermotor, OJK menjelaskan sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard.

Sebagai catatan pentingnya, untuk sementara waktu ini OJK melarang adanya penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector.

Tapi, bagi debitur atau penghutang yang sudah bermasalah sebelum pendemi virus corona lalu bertambah akibat wabah ini, diminta untuk menghubungi kantor leasing terdekat guna dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuran.

Dampak Virus Corona, Debitur Bingung Soal Keringanan Cicilan Kredit, ini Penjelasan OJK Kalteng

Curhat Pilu Perempuan Drivel Ojol, Debt Collector Tetap Menagih, Video Jokowi Tak Laku Malah Cari SK

Tarik Paksa Motor Nasabah Secara Paksa, Debt Collector Bisa Diancam Kasus Tindak Pidana 

Mau Dapat Keringanan Cicilan Kredit? Ingat Jangan Langsung ke Bank atau Leasing, Tapi Ini Lokasinya

"Sekarang ini debt collector diminta untuk menghentikan sementara penarikan kendaraan, karena hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak langsung. Namun demikian, kami mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan untuk lebih proaktif mengajukan restrukturisasi," tulis OJK dalam lembar tanya jawab yang disitar dari situs resmi.

OJK mengatakan saat ini juga sedang meninvestigasi adanya beberapa debt collector yang melakukan penagihan di luar sepengetahuan dari perusahaan pembiayaan atau leasing.

"Ini juga perlu hati-hati. Kalau itu debt collector dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, bisa disampaikan kepada debt collector bahwa akan mengurus restrukturisasinya dan bisa disampaikan ke perusahaan leasing," tulis OJK.


Logo OJK(KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKO)

Relaksasi

Mengenai kelonggaran dan relaksasi, regulasinya tertuang dalam Peraturan OJK ( POJK) Nomor 11/POJK.03./2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercycical.

Dalam keterangan resminya, OJK menyebutkan relaksasi atau kelonggaran diberikan bagi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp 10 miliyar, baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank.

Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Sementara penghutang yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK adalah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank karena dampak covid-19 baik langsung atau pun tidak langsung.

Dijelaskan pula bila restrukturisasi tidak hanya untuk batasan plafon Rp 10 miliar saja. Dalam POJK diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk UMKM.

"Sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan," tulis OJK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Kelonggaran, OJK Larang Debt Collector Tarik Kendaraan",

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved