Wabah Virus Corona

Yasonna Laoly Akan Bebaskan 30 Ribu Napi untuk Cegah Virus Corona, Koruptor & Napi Narkotika Juga?

Yasonna Laoly Akan Bebaskan 30 Ribu Napi untuk Cegah Virus Corona, Termasuk Koruptor dan Napi Korupsi?

kompas.com
Menteri Hukum dan HAM Yasonan H Laoly 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam rangka pencegahan Covid-19 atau Virus Corona, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yang dilakukan Yasonna Laoly itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 atau Virus Corona di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Untuk diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Virus Corona untuk membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak.

Dalam kepmen tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran Virus Corona.

Hengky Kurniawan Izin Jokowi & Anies Baswedan, Ingin Rumahnya Dihuni Tim Medis Perangi Virus Corona

Kondisi Terkini 300 Polisi yang Positif Saat Rapid Test Virus Corona, Jalani Karantina 14 Hari

3 Skenario Masa Puncak & Akhir Virus Corona Diungkap, Ini Prediksi Ahli dari UI Soal Covid-19

Tetapi, napi khusus kasus korupsi dan narkotika tidak bisa karena terganjal PP 99/2012.

Itulah sebabnya mengapa Yasonna ingin PP tersebut direvisi.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

"Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini," ujarnya.

Kriteria ketat yang dimaksud Yasonna antara lain, pemberian asimilasi bagi napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Ia memperkirakan ada 15.422 napi narkotika yang memenuhi syarat tersebut untuk diberikan asimilasi.

Halaman
1234
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved