Berita Kalteng

PHK Karyawan Imbas Corona, Perusahaan di Kalteng Harus Tetap Beri Pesangon

Ketua MPW SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan mengingatkan perusahaan untuk tetap memberikan pesangon bagi karyawan yang di PHK.

banjarmasinpost/fathurahman
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalteng, Hatir Sata Tarigan. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Keputusan sejumlah perusahaan melakukan Pemutusan hubungan kerja  (PHK) atau merumahkan karyawannya dampak Covid-19, ditanggapi  Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalteng, Hatir Sata Tarigan, Jumat (5/4/2020).

Mantan Anggota DPRD Kota Palangkaraya, yang juga mengurusi serikat perburuhan di Kalimantan Tengah ini, mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia maupun Kalteng secara khusus setelah adanya Penyebaran Virus Covid-19 yang juga membawa dampak di dunia usaha.

Hatir berkomentar terkait adanya sebanyak 848 buruh atau karyawan dari sebanyak 18 perusahaan di Kalteng yang terkena dampak PHK hingga di rumahkan akibat menyebarnya virus mematikan tersebut yang tidak hanya membuat menyerang fisik manusia tetapi juga perekonomian.

"Saya sebagai Ketua MPW SBSI memahami kondisi ekonomi saat ini, sehingga perusahaan terkena dampaknya, juga karyawannya, namun, kami meminta kepada perusahaan untuk tetap memberikam hak-hak untuk karyawan yang dipekerjakan," ujarnya.

Kabar Baik Corona! Sri Mulyani: Korban PHK Dampak Covid-19 Dapat Rp 1 Juta Per Bulan Per Orang

Perusahaan Tempat Kerjanya Tutup Imbas Covid-19, Ridwan Terpaksa Dirumahkan

Rangkul Pekerja yang Terkena PHK, BPJamsostek Bakal Gelar Vokasi di Banjarmasin

Menurut Hatir, kondisi buruk akibat Covid-19 saat ini bukan berarti perusahaan bangkrut, tetapi sementara tutup, tentunya jika nantinya Covid-19 bisa ditanggulangi perusahaan akan kembali buka dan mempekerjakan karyawannya.

Dia meminta perusahaan yang mem PHK karyawannya tetap memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada perusahaan kepada karyawannya."termasuk bagi karyawan yang di rumahkan juga ada kewajiban perusahaan kepada karyawan," ujarnya.

Hatir mengungungkapkan, dia ada mendapat keluhan darinbeberapa karyawan perusahaan yang dirumahkan yang tidak diberikan hak-haknya sehingga dia meminta kepada perusahaan agar memperhatikan hak-hak karyawannya.

Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng, Syahril Tarigan, mengungkapkan,sebanyak  848 pekerja yang terdampak Covid-19 akibat perusahaan tempatnya bekerja ditutup, ada yang di PHK juga ada yang terpaksa dirumahkan. 

"Dampak Covid-19 membuat beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, ada tenaga kerja yang dirumahkan, hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga saat ini berdasarkan data kami ada sekitar 848 pekerja dari 18 perusahaan yang terdampak," ujarnya.

Mulai 14 Februari 2020 Indosat Oredoo PHK 677 Karyawannya, Begini Penjelasan Irsyad Sahroni

PT Krakatau Steel Resmi PHK Ribuan Pegawainya, Begini Tanggapan Pemda Cilegon

Syahril menambahkan, arahan  Gubernur Kalteng, pekerja yang di-PHK atau dirumahkan akan diusulkan menjadi penerima manfaat Kartu Pra Kerja.

Untuk sektor formal, dilaporkan melalui Dinas Tenaga Provinsi, Kabupaten dan Kota."Kami masih terus mendata karyawan perusahaan yang terdampak hingga saat ini," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved