Berita Banjarmasin

JPU Hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Dugaan Korupsi di Diperkim Banjar

Banyak paket pekerjaan dan dikerjakan saat waktu yang hampir bersamaan, hal itu otomatis memberikan kesulitan pada PPK untuk melakukan pengawasan.

BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI
Proses sidang kasus dugaan korupsi pengadaan sarana prasarana penunjang air bersih pedesaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Kabupaten Banjar di PN Banjarmasin, Selasa (7/2/2020). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang kasus dugaan korupsi Pengadan Sarana Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Banjar 2016, kembali digelar, Senin (7/4/2020) siang.

Sidang kasus Tipikor ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Dalam sidang itu, empat terdakwa, yakni Mahmud Siddik, Boy Rachmad Noor, Edy Mulyono, Harniah, dihadirkan melalui satu layar proyektor.

Sedangkan satu terdakwa lainnya, yakni Langgeng Sri Wahyuni, hadir dalam ruang persidangan.

Kelima terdakwa tersebut masing-masing menjalani agenda persidangan berbeda.

Untuk Mahmud Siddik, Langgeng Sri Wahyuni dan Edy Mulyono menjalani agenda pemeriksaan saksi ahli.

Hindari Penularan Covid-19, Pengadilan Negeri Banjarmasin Sidang Online

Cerita Hakim di PN Banjarmasin Gelar Sidang Video Conference, 40 Menit Terhenti

Dampak Wabah Corona, Pengadilan Agama Banjarmasin Kurangi Jam Layanan

Pengacara di Banjarmasin Berharap Bisa Dampingi Terdakwa Saat Sidang Teleconfrence

VIDEO Sidang Dugaan Korupsi Alkes RSUD Ulin Banjarmasin, Terdakwa Dihadirkan Via Video Conference

VIDEO Sidang Dugaan Korupsi di Desa Tata Mekar Kabupaten Kotabaru

Sementara, Harniah dan Boy Rachmad Noor menjalani sidang agenda mendengar keterangan saksi-saksi.

Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini adalah Tjipto Prasetyo Nugroho dari Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait fakta sidang sebelumnya dalam pelaksanaan pengadan sarana prasarana penunjang air bersih Pedesaan di Kabupaten Banjar, Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan surat keputusan untuk satu orang.

Dengan artian, satu orang memiliki tiga jabatan sekaligus dalam proyek tersebut.

Saksi ahli Tjipto melalui layar proyektor menjelaskan hal tersebut.

Menurutnya, dalam pengadaan barang dan jasa, setiap orang yang terlibat sudah memiliki tugas pokoknya masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi.

"Tujuannya adalah untuk check and balance. Jika ada terjadi seperti itu, maka merupakan tanda-tanda tidak beresnya pengadaan barang dan jasa." ucapnya.

Jaksa kembali meminta pendapat saksi ahli terkait jumlah DAK Reguler kurang lebih sebesar Rp 9 miliar dikerjakan dalam 46 paket pekerjaan, dengan pertimbangan pengerjaan proyek tersebar di seluruh Kabupaten Banjar dan letaknya yang berjauhan.

Saksi ahli pun menjawab, dalam hal semakin banyak paket pekerjaan dan dikerjakan saat waktu yang hampir bersamaan, hal itu otomatis memberikan kesulitan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengawasan.

"Karena kebanyakan pekerjaan, otomatis satu atau dua kemungkin akan lepas dari pengawasan, maka semakin banyak semakin sulit. Semakin sedikit, semakin mudah mengawasi. Itu prinsipnya," jelas Tjipto.

Jaksa kemudian bertanya lagi kepada saksi ahli, apakah dibenarkan dalam proyek pengadaan sarana prasarana air bersih tersebut menggunakan kontrak gabungan (harga satuan dan lupsum).

"Kalo inikan jumlah kontraknya pasti, ya menurut saya seharusnya memakai kontrak lupsum," katanya.

Berikutnya, Edy Hariyanto mantan Dirut PDAM Balangan dan Tabalong, juga menjadi saksi oleh terdakwa Langgeng Sri Wahyuni dan Edy Mulyono.

Sebelumnya, para terdakwa diduga merugikan negara Rp 4,2 miliar dari pagu Rp 9,2 miliar.

Oleh JPU dalam dakwaannya di hadapan Majelis Hakim diketuai Yusuf Purnomo, mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 Jo 18 UU No; 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No: 20/2001 tentang Pembrantasan Tindak Perkara Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian subsider pasal 3 Jo 18 UU No; 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No: 20/2001 tentang Pembrantasan Tindak Perkara Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved