HSU Mantap

Teleconfrence dengan BPK RI Perwakilan Kalsel, Bupati HSU Sampaikan Ini

Bupati H Abdul Wahid HK, jajaran Pemkab HSU melakukan video teleconfrence di Mess Negara Dipa Amuntai dengan BPK RI Perwakilan Kalsel

Pemkab hsu
Bupati H Abdul Wahid HK, jajaran Pemkab HSU melakukan┬ávideo teleconfrence dengan BPK Perwakilan Kalsel di Mess Negara Dipa Amuntai . 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI-Pembahasan pengajuan laporan keuangan daerah dilakukan melalui video teleconfrence BPK RI Perwakilan Kalsel dengan jajaran Pemkab HSU, Kamis (16/4/2020).

Dipimpin langsung Bupati H Abdul Wahid HK, jajaran Pemkab HSU melakukan video teleconfrence di Mess Negara Dipa Amuntai.

Juru bicara BPK Perwakilan Kalsel, Suherman, saat itu mengatakan  telah menerima laporan keuangan daerah Kabupaten HSU tahun anggaran 2019.

Setelah menerima laporan ini akan segera dilakukan pemeriksaan berkas-berkas yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2019.

Masih menurut Suherman untuk menyikapi dengan keadaan terjadinya covid-19 ini akan diatur teknis pemeriksaannya.

Bisa melalui cara video teleconfrence atau cara lain yang terkait masalah di lapangan.

"Nantinya bisa disesuaikan dengan situasi keadaan sekarang ini," katanya

Suherman juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah demi kelancaran pemeriksaan keuangan ini berjalan dengan baik dan lancar.

 Sementara itu, Bupati Wahid, selaku kepala daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BPK perwakilan Kalsel atas diterimanya laporan keuangan daerah Kabupaten HSU anggaran tahun 2019.

Wahid juga memastikan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya apa yang perlu dipersiapkan ataupun berkas-berkas yang masih diperlukan maupun yang berkaitan dengan di lapangan demi kelancaran pemeriksaan ini karna situasi sekarang dalam suasana covid-19.

Selain itu bupati juga meminta ini kepada BPK perwakilan Kalsel agar nantinya memberikan bimbingan maupun arahan sehingga nanti dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi apa yang telah dilaksanakan.

Harapannya, hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan keuangan daerah tahun ini bisa kembali mendapat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian seperti pada tahun-tahun sebelumnya. (*/aol)

 
 

Penulis: Dony Usman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved