Pilkada Kalsel 2020

Bawaslu Kalsel Setop Penggunaan Anggaran Pilkada, Baru Gunakan Rp 12 Miliar

Bawaslu Provinsi Kalsel sudah menghentikan sementara penggunaan anggaran Pilkada 2020 yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Kalsel.

bawaslu kalsel
-Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masih ditundanya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 akibat pandemi corona, membuat KPU dan Bawaslu juga menunda banyak kegiatannya terkait Pilkada 2020.

Termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel), penundaan tahapan Pilkada membuka peluang realokasi anggaran Pilkada untuk penanganan dan penanggulangan wabah virus corona.

Selain KPU Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel juga sudah menghentikan sementara penggunaan anggaran Pilkada 2020 yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Kalsel.

Penghasilan Raffi Ahmad & Nagita Slavina Dibongkar Manajer Keuangan, Rans Raih 8-13 M Per Bulan?

Tips Dapat Potongan Biaya Kuliah Rp 93 Juta untuk S1/S2/S3 di Luar Negeri, Login jackstudy.co.id

Diam-diam Ashanty Sumbang Rp 1,5 M Cegah Covid-19, Istri Anang Bantu APD 300 Rumah Sakit

Dijelaskan Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Teuku Dahsya Kusuma Putra, dari total anggaran Bawaslu Provinsi Kalsel yang disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 60 miliar, baru 18 persen atau kurang lebih Rp 12 miliar yang terserap.

Artinya masih ada kurang lebih sebesar Rp 48 miliar dana yang ditunda sementara penggunanya.

Meski demikian, dari jumlah tersebut menurut Dahsya memang belum seluruhnya dicairkan karena proses pencairan dana dari Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap.

"Kami sejak 7 April 2020 sudah menghentikan sementara semua penggunaan dana anggaran yang bersumber dari APBD Kalsel," kata Dahsya.

Namun dengan distopnya penggunaan dana bukan berarti realokasi anggaran Pilkada untuk penanganan dan penanggulangan pandemi bisa langsung dilakukan.

Pasalnya menurut Dahsya, hal tersebut harus terlebih dahulu menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terkait penundaan Pilkada.

"Dana dari Provinsi kami masih nunggu PERPPU apakah akan direalokasi, tapi untuk sementara sudah dihentikan penggunaannya," kata Dahsya.

Belakangan, Pemerintah Pusat dan DPR RI menyetujui penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada Bulan September ditunda ke Bulan Desember 2020.

Meski demikian, kesepakatan tersebut dapat dikatakan belum final karena kembali harus menunggu terbitnya PERPPU.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved