Tajuk

Merelakan Gaji

Kepala daerah maupun anggota dewan merelakan gajinya dipotong atau bahkan gaji sepenuhnya untuk penanganan Covid-19.

Tribunnews.com
Ilustrasi gaji PNS. 

Editor: Didik Triomarsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Media dalam kurun sepekan terakhir di sela ramainya pemberitaan mengenai jumlah pasien Covid-19 dan penangannya, juga ramai mengekspos perihal adanya donasi, ataupun pemotongan gaji pejabat.

Di sejumlah daerah pun termasuk di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, banyak juga pejabat, seperti kepala daerah maupun anggota dewan yang merelakan gajinya dipotong, atau bahkan gaji sepenuhnya diambil untuk penanganan Covid-19.

Secara matematis, gaji yang diambil dari pejabat tersebut merupakan dana segar yang bisa dimanfaatkan segera untuk bantuan medis dan berbagai keperluan lain. Ini lebih cepat dan mudah secara pengitungan, daripada pemerintah menggelar donasi untuk umum, umpamanya. Tentu, donasi masih bisa dilakukan, tapi untuk keperluan jangka menengah dan panjang.

Karena, kita sendiri menyadari besarnya dana yang diperlukan untuk mengatasi pandemik ini, baik untuk keperluan medis ataupun sosial. Selain itu, kita juga mesti sadar bahwa titik akhir pandemik ini sama-sama belum bisa diprediksi seperti apa dan kapan.

Kembali lagi ke pemotongan gaji pejabat, memang sampai saat ini lebih banyak bersifat spontanitas dan kerelaan, jadi tidak ada standar besaran maupun persentase. Namun ingat bagi sebagian orang ternyata masih ada yang mencibir aksi ini, entah mempermasalahkan jumlah, atau pandangan bahwa selain gaji masih ada aja penghasilan lain pejabat yang lebih besar nilainya.

Agar tidak muncul stigma dan bisa terdistribusikan dengan baik, ada beberapa catatan bagi kita, mengenai sumbangan sukarela ini.

Banjarmasin Post edisi Senin (20/4/2020).
Banjarmasin Post edisi Senin (20/4/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Pertama, tak salah bila kebijakan ini diikuti pejabat-pejabat lain di daerah dan di pusat. Tanpa perlu diperintah, tanpa perlu diminta, kini saatnya menunjukan jiwa sosial, keteladanan dan semangat berbagi.

Kedua, tidak hanya di masa pandemik seperti saat ini. Perlu kerelaan mewakafkan gaji para pejabat untuk kasus-kasus lain yang memerlukan dana besar, atau dana cepat, karena bantuan sosial pemerintahan memerlukan rantai birokrasi yang panjang.

Ketiga, agar tidak sekadar muncul sebagai trend atau sorotan publik, tak ada salahnya pemotongan gaji juga disertai transparansi anggaran. Nantinya agar masyarakat juga bisa mengetahui, bagian mana yang kurang dan apa saja yang masih harus dicover dengan dana tersebut. Apakah untuk membeli alat kesehatan, untuk subsidi bantuan sosial masyarakat, menyantuni keluarga pasien dan petugas medis yang meninggal, atau bantuan lain.

Dan keeempat, bagi masyarakat daripada sibuk mencibir atau sekadar menghitung rejeki pejabat, tak ada salahnya juga ikut menyisihkan rezeki untuk membantu sesama. Terlebih, sebentar lagi kita memasuki Bulan Ramadan, bulan suci dan bulan penuh ampunan yang ditunggu-tunggu setiap umat Muslim. Inilah saatnya untuk menyisihkan sebagian rezeki agar menjadi tambahan ladang amal. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved