Berita Banjarmasin

Buruh Kembali Sambangi DPRD Provinsi Kalsel, Curhat Soal Ini

Aliansi Buruh Banua Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal terkait kekhawatirannya terhadap nasib sesama buruh di tengah pandemi Covid-19.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
HUMAS DPRD KALSEL UNTUK BPOST GROUP
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin (kanan), menerima perwakilan Aliansi Buruh Banua, Rabu (22/4/2020). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski di tengah pandemi Covid-19, perwakilan pekerja dan buruh di Kalimantan Selatan ( Kalsel ) kembali mengadu ke DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (22/4/2020).

Kali ini, para pekerja dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banua yang mendatangi Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, di ruangannya, 9 perwakilan Aliansi Buruh Banua menyampaikan beberapa hal terkait kekhawatirannya terhadap nasib sesama buruh di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu perwakilan Aliansi Buruh Banua, Yoeyoen Indharto, mnyatakan, pihaknya menginginkan sesegeranya ada bantuan sosial kepada para buruh maupun pekerja non formal yang di-PHK, dirumahkan tanpa upah atau terdampak efek pandemi secara tidak langsung di Kalsel baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasalnya, menurut Yoeyoen, sebagian buruh sudah terdampak efek pandemi Covid-19 sejak awal April bahkan sejak pertengahan Maret 2020.

"Karena kawan-kawan yang dirumahkan sudah mulai awal April bahkan pertengahan Maret sudah teriak-teriak," kata Yoeyoen.

Dampak Pandemi Corona, Puluhan Buruh di Kalsel Kehilangan Pekerjaan

Buruh Siap Beraksi dan Gelar Demo Jika Ada Pengusaha Tak Bayar THR dengan Alasan Wabah Covid-19

Bisnis Macet Efek Covid-19, Apindo Kalsel Sebut 1.000 Pekerja Dirumahkan

Ini Cara Dapat Insentif Saat Anda Kena PHK atau Dirumahkan Karena Dampak Virus Corona

DPRD Provinsi Kalsel Ajak Perwakilan Buruh ke DPR RI Sampaikan Penolakan RUU Omnibus Law

Pihaknya juga berharap DPRD Provinsi Kalsel bisa mendorong pemerintah daerah maupun menyampaikan kepada DPR RI agar pemerintah memberikan stimulus kepada pengusaha-pengusaha yang saat ini masih menjalankan usahanya.

Pasalnya, nasib para buruh menurutnya juga tergantung pada kelangsungan usaha pelaku usaha dan industri.

"Karyawan plywood saja di sini sudah ribuan, kami berharap pemerintah bisa membantu kawan-kawan pengusaha yang masih menjalankan usaha untuk dikurangi katakanlah biaya beban listrik, bbm, gas, pajak atau iuran BPJS," kata Yoeyoen.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan keteguhan sikap para buruh dalam menolak draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut.

Menanggapi curhatan para perwakilan buruh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan segala tuntutan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dan meneruskannya ke DPR RI.

"Kami akan sampaikan ini ke DPR RI dan tentunya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel," kata M Syaripuddin yang juga akrab disapa Bang Dhin.

Sedangkan spesifik terkait permintaan penyaluran bantuan sosial untuk para buruh dan pekerja informal yang di PHK, dirumahkan tanpa upah atau terdampak efek pandemi secara tidak langsung, menurut Bang Dhin, ada cukup banyak skema bantuan pemerintah yang dapat diupayakan.

Selain melalui skema Kartu Pra Kerja, menurut Bang Dhin, pemerintah daerah juga sebenarnya diperbolehkan mengalokasikan sebagian dana desa dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi yang belum menerima bantuan sosial dari program bantuan yang lain. ( Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved