Berita Banjarmasin

Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda, Buruh Kalsel Urung Gelar Aksi di Jalan

Pemerintah Pusat baik Presiden dan DPR RI sepakat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
istimewa/humas dprd kalsel
Perwakilan Buruh Kalsel sampaikan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Pusat baik Presiden dan DPR RI sepakat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, sejak Jumat (24/2020). 

Hal ini menjadi angin segar di tengah kondisi tak ideal bagi dunia industri dan pekerja yang dihantui pandemi corona termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Biro Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kalsel, Sumarlan mengaku bersyukur bahwa pemerintah masih mau mendengar suara dan desakan buruh untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi. 

Penundaan tersebut menurut Sumarlan membuat pihaknya bersama ribuan buruh yang tergabung di SPSI Provinsi Kalsel resmi mengurungkan niat untuk melaksanakan aksi unjuk rasa yang direncanakan akan digelar Kamis (30/4/2020).

Datangi DPRD, Ini 9 penolakan dalam RUU Omnibus Law Diungkap Serikat Pekerja Tabalong

Mantapkan Data Penerima JPS, Pemprov Kalsel Siapkan Sharing 30 : 70 Persen

Tentukan Warga Penerima BLT Dana Desa, Aparat Matang Batas Gelar Musdes

Banjarmasin Berlakukan Penutupan Total Perbatasan Banjarmasin, Belaku Pukul 00.00 Wita

Rencana aksi turun ke jalan tersebut menurutnya sudah direncanakan dan terpaksa akan dilaksanakan meski di saat pandemi, karena para pekerja sudah gerah dengan sikap pemerintah yang dinilainya tidak mau mendengarkan suara para buruh. 

"Kalaupun dilanjutkan dan memang pemerintah memaksakan, kami berencana akan turun ke jalan tanggal 30 April ini. Tapi alhamdulillah mungkin karena ini bulan puasa ada berkah di situ, jadi tidak dilanjutkan," kata Sumarlan kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (27/4/2020).

Rencana tersebut menurut Sumarlan sebelumnya memang akan menjadi aksi serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

Dijelaskan Sumarlan, bukannya tak mengerti akan mematikannya virus corona, namun jika Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tetap dilanjutkan dan diterbitkan, maka hal tersebut menurutnya sama mematikannya bagi kaum buruh. 

"Kekhawatiran terhadap Omnibus Law ini sudah sangat luar biasa. Meski kami juga sadari pandemi mematikan, tapi buruh akan lebih mematikan bagi buruh kalau Omnibus Law Cipta Kerja tetap dilahirkan," kata Sumarlan. 

Hal senada juga datang dari Ketua Federesi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalsel, Yoeyoen Indharto.

Menurut Yoeyoen, jika Pemerintah Pusat dan DPR RI tak menunda pembahasan tersebut, pihaknya di Kalsel berencana akan kembali menggelar aksi dengan sasaran Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel. 

"Karena untuk sementara ditunda, aksi 30 April tidak dilaksanakan. Kami juga menjaga protokol Covid-19. Bukannya buruh tidak takut terhadap corona, takut juga dan was-was. Tapi jujur buruh lebih takut RUU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Yoeyoen.  

Karena itu, Sumarlan dan Yoeyoen menegaskan tetap akan konsisten pada sikapnya yang sama-sama menentang terhadap Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

Gerakan penolakan menurut mereka akan terus dilakukan selama Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja belum dicabut sepenuhnya. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin menilai langkah Pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi sebagai langkah bijaksana. 

Pemakaman Jenazah Ini Dipindahkan, Dandim Sebut Tak Ada Penolakan Warga Tungkaran

DPRD Provinsi Kalsel Ajak Perwakilan Buruh ke DPR RI Sampaikan Penolakan RUU Omnibus Law

Menurutnya dengan penundaan tersebut bisa menjadi waktu efektif bagi Pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Kami juga sudah sampaikan aspirasi para buruh di Kalsel yang disampaikan ke Fraksi kami di DPR RI," kata Politisi PDIP ini. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved