Opini Publik

Menghadapi Masa Sulit Ketenagakerjaan (Refleksi Hari Buruh Internasional 2020)

Pekerjaan di lapangan dilakukan pembatasan jam kerja atau melakukan pergiliran, hingga merumahkan buruh karena turunnya volume pekerjaan.

Oleh: A. Amin Husein Mediator Hubungan Industrial Kab.Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penghujung 2019 ditandai dengan kabar buruk dari Cina, tepatnya pada tanggal 7 Desember 2019 Pemerintah Cina mengumumkan pasien penyakit baru yang menyerupai SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom) yang bernama Wei Guxian, seorang perempuan berusia 57 tahun. Penyakit yang gejalanya mirip dengan pneumonia ini kemudian disebut Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Walaupun banyak versi lain bahwa penyakit ini ada lebih awal, setidaknya data ini resmi dari otoritas yang berwenang.Covid-19 bergerak begitu cepat menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi atau wabah yang mendunia. Penularannya yang sangat mudah dan bisa melalui media benda mati menyebabkan aktivitas di segala bidang terhambat. Pembatasan sosial dan wilayah di banyak negara berdampak ke ekonomi global.

Dalam rangka mengurangi laju penularan Covid-19 pemerintah mengambil kebijakan bekerja dari rumah (work from home/wfh) untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, termasuk meliburkan sekolah. Di tingkat perusahaan dilakukan pembatasan sosial dengan mengadakan rapat/pertemuan melalui multimedia, WFH terutama untuk bagian administrasi dan IT. Untuk pekerjaan di lapangan dilakukan pembatasan jam kerja atau melakukan pergiliran, hingga merumahkan buruh karena turunnya volume pekerjan.

Apakah kondisi perekonomian dunia yang memburuk, termasuk di Indonesia menjadikan kondisi ketenagakerjaan menjadi gawat dan masuk kategori keadaan kahar/force majeure? Istilah force majeure diambil dari bahasa Perancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Dalam KUHPerdata konsep force majeure dinyatakan sebagai keadaan memaksa atau overmacht yang mengacu pada pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445. Dalam paparannya yang cukup menarik di hukumonline.com, Juanda Pangaribuan, mantan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta Pusat periode 2006-16 dalam tulisan Pengaruh Covid-19 Sebagai Force Majeure Terhadap Hubungan Kerja tanggal 16 April 2020 menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 bisa dikategorikan sebagai force majeure ketenaga kerjaan setelah terbitnya Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Upah Buruh

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Perlindungan Buruh/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang menyatakan agar perusahaan tetap membayar upah pekerja secara penuh apabila menjalani masa isolasi selama 14 hari kalender, buruh menjadi suspect/pasien dalam pengawasan (PDP) atau positif Covid-19 dengan surat keterangan dokter.

Dalam hal pengusaha melakukan pembatasan kegiatan usaha yang menyebabkan sebagian/seluruhburuh/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka besaran maupun cara pembayaran upah buruh bisa dirundingkan secara bipartit sesuai dengan kesepakatan buruh dan pengusaha. Kondisi ini dipertegas lagi dengan penerbitan tiga regulasi yang diterbitkan pemerintah pada 31 Maret 2020, yaitu Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Juanda Pangaribuan memberikan beberapa opsi atas Surat Edaran dari Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020, yaitu membayar upah pokok dan tunjangan tetap tanpa membayar tunjangan tidak tetap, membayar upah pokok saja, memotong upah pokok tanpa membayar tunjangan tetap maupun tidak tetap, atau menerapkan prinsip no work no pay sesuai pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah ketika buruh tidak bekerja/di rumahkan tetapi mempertahankan hubungan kerja atau tidak melakukan PHK. Dasar pemikiran yang dipakai adalah perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha adalah sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah terkait penghentian penyebaran pandemi Covid-19.

Di sisi lain membayar upah buruh secara penuh sementara produksi berhenti/dikurangi tidak hanya berpotensi kerugian tetapi menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan keberlangsungan bekerja bagi buruh dan kelangsungan hidup perusahaan untuk tetap bertahan di situasi sulit pandemi Covid-19.

Dalam hal perusahaan terpaksa PHK massal, besaran kompensasi pesangon akan menjadi permasalahan terbesar apakah tersedia dana yang cukup untuk dibayarkan kepada buruh. Di UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (1) dinyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK dalam keadaan force majeure dengan ketentuan pesangon sebesar 1 kali ketentuanpasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Melalui SE Menakertrans Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang pencegahan PHK massal ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu mengurangi upah dan fasilitas buruh tingkat manajerial, mengurangi shift kerja, mengurangi/menghapus jam lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan buruh secara bergilir, tidak memperpanjang kontrak buruh yang habis masa kontraknya, atau menawarkan pensiun dini bagi buruh yang sudah memenuhi syarat. Diharapkan PHK adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan.

Pemulihan Ekonomi

Mengurangi dampak ekonomi bagi buruh dan pengusaha, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020 melakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Diantaranya melakukan keringanan pajak penghasilan (PPh) sebesar 22 persen untuk wajib pajak dalam dalam negeri dan bentuk usaha tetap untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20 persen untuk tahun pajak 2022. Selain itu dilakukan perpanjangan batas waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pembebasan /keringanan bea masuk untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk buruh/buruh program-program padat karya jangka pendek dan pemberian jaring pengaman sosial (social safety net) serta pelatihan-pelatihan seperti Kartu Prakerja dan pelatihan wirausaha, diharapkan buruh/buruh mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan berwirausaha.

Tema Mayday 2020 yaitu May Day is Creative mendorong agar kita tetap berinovasi menghadapi masa sulit ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini. Setelah pandemi Covid-19 ini berakhir kita akan mengalami era baru yang berbeda dimana terjadi pengurangan interaksi langsung, aturan perjalanan antar negara yang lebih sulit dan proteksionis, prosedur hygiene dan standar K3 yang lebih ketat, peningkatan transaksi daring, dan percepatan revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi informasi yang meluas. Kreativitas akan menjadi kunci kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved