Tajuk

May Day di Tengah Pandemi

Pada 24 April 2020, Presiden Jokowi menunda pembahasan Omnibus Law Ciptaker dan DPR RI pun sepakat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peringatan Hari Buruh 1 Mei di Kalimantan Selatan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Serangan virus corona atau Covid-19 mengubah semua.

Di Kalimantan Selatan, sebelum virus menyerang, perwakilan buruh mendatangi gedung DPRD Kalsel. Mereka menemui anggota dewan, mengutarakan tentang penolakan Omnibus Law. Seperti biasa, wakil rakyat hanya mengatakan menampung dan janji meneruskan ke pemerintah. Lewat beberapa lama, perwakilan buruh mendatang lagi anggota dewan dan mendesak agenda yang sama.

Saat wabah, perwakilan buruh nekat datang lagi ke dewan provinsi dan membawa aspirasi tambahan, yakni nasib di masa pandemi dan terlebih lagi saat pascapandemi. Hanya berselang dua hari, datang kabar dari Jakarta, pada 24 April 2020, Presiden Jokowi menunda pembahasan Omnibus Law Ciptaker dan DPR RI pun sepakat. Segera pula, panitia aksi buruh di Kalimantan Selatan memastikan membatalkan rencana turun ke jalan yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 30 April 2020, atau sehari menjelang May Day.

Bagaimana kelanjutan aspirasi para buruh, setelah Omnibus Law Ciptaker ditunda pemerintah dan DPR, sementara momen peringatan di tengah situasi pandemi yang cukup buruk? Sampai saat ini, Omnibus Law Ciptaker belum ada putusan pasti akan dicabut. Selain itu, menunggu sikap DPRD Kalimantan Selatan terkait nasib buruh saat pandemi dan pascapandemi. Biar bagaimanapun, pabrik-pabrik adalah tempat penyerapan banyak buruh.

Penyiapan bantuan yang sering disebut-sebut para pejabat pemerintah daerah, setidaknya bisa berlangsung dengan baik, lancar dan tepat sasaran. Kepada warga terdampak, juga kepada para buruh yang dirumahkan atau di PHK. Jangan sampai salah perhitungan yang bisa membuat seseorang yang benar-benar terhimpit eknominya malah tidak dapat bantuan.

Buang jauh-jauh pikiran simpan dana untuk keperluan pilkada 2020 atau 2021. Bayangkanlah anak-anak yang minta makan pada orangtuanya, tapi tidak ada yang bisa dimakan karena kepala daerahnya tidak bisa menuntaskan persoalan. Semoga, kepala daerah di Kalimantan Selatan bisa tetap menjalankan amanah denan baik. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved