Pilkada Kalsel 2020

Perppu Terbit, KPU Kalsel Masih Tunggu PKPU untuk Lanjutkan Tahapan Pilkada

Meski Perppu Pilkada sudah terbit, KPU Kalsel masih menunggu aturan turunan dari Perppu tersebut.

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Komisioner Kordiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kalsel, Hatmiati 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, dimana melalui Perppu tersebut diamanatkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digeser ke Bulan Desember 2020.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Kalsel Koodinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hatmiati, meski Perppu sudah terbit, pihaknya masih menunggu aturan turunan dari Perppu tersebut.

Setidaknya ada tiga hal yang masih ditunggu, yaitu pertama pencabutan penundaan tahapan pemilihan, kedua perubahan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan Pemilihan dan ketiga perubahan PKPU Pencalonan dari KPU RI.

Jika ketiganya sudah ditetapkan, menurut Hatmiati baru pihaknya di KPU Provinsi Kalsel bisa menindaklanjuti untuk kembali melanjutkan tahapan-tahapan Pemilihan yang sempat tertunda akibat mewabahnya Covid-19.

Pilkada Kalsel 2020: KPU dan Bawaslu Kalsel Ikuti Rakor via Konferensi Video Daring

Tahapan Pilkada Ditunda, Bawaslu HSU Non Aktifkan Panwascam dan PKD

Pilkada Ditunda, Panwascam dan PKD di HST Resmi Dinonaktifkan

"Dari situ nanti baru kami mendapatkan secara jelas apa yang harus dikerjakan," kata Hatmiati kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (8/5/2020).

Jika sesuai mekanisme sebelumnya, maka beberapa tahapan yang akan disegerakan setelah pencabutan penundaan dan perubahan PKPU ke luar diantaranya pembentukan petugas penutakhiran data pemilih (PPDP), verifikasi faktual bukti dukungan bakal calon perseorangan, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

Hatmiati optimis, jika perkiraan pencabutan status tanggap darurat Covid-19 benar dapat dilakukan pada akhir Bulan Mei 2020 dan tahapan-tahapan Pemilihan bisa dilanjutkan di awal Bulan Juni 2020, maka Pemilihan di Bulan Desember 2020 masih akan terkejar di aspek persiapannya.

"Tapi tahapan-tahapn itu harus dilakukan beririsan di awal Juni. Apakah waktunya mencukupi kalau Juni sampai Desember, rasanya cukup. Tapi kita tidak tahu sampai kapan status tanggap darurat dicabut itu yang ditunggu," kata Hatmiati.

Namun bagaimanapun, Ia menegaskan pihaknya bersama KPU di seluruh kabupaten/kota penyelenggara pemilihan akan siap melaksakan tugas sesuai aturan yang ditetapkan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved