Tajuk

Menunggu THR

Aturan bekerja di rumah, penutupan usaha karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sudah membuat pekerja kembang kempis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tekah menerbitkan surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pendemi Covid-19.

Isi SE tersebut adalah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, pengusaha bisa membayar secara bertahap. Selain itu bagi pengusaha yang tidak memiliki kemampuan keuangan sama sekali maka juga bisa meminta penundaan pembayaran.

Tentu ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam isu ini. Dari sisi pengusaha, jelas merupakan angin segar di tengah keterpurukan ekonomi dan minimnya produksi. Tapi bagi pekerja, ini seperti pukulan bertubi-tubi.

Aturan bekerja di rumah, penutupan usaha karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sudah membuat pekerja kembang kempis, apalagi bila THR ditangguhkan.

Terlebih, mengutip dari survei perusahaan jasa keuangan GoBear beberapa waktu lalu, bahwa 63 persen pekerja di Indonesia tak memiliki tabungan. Artinya, ketiadaan THR atau penundaan THR bakal memukul ekonomi pekerja.

Pengusaha wajib membayarkan tunjangan karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya. Namun dengan SE tersebut, pekerja pun dibuat kelimpungan, sementara pengusaha harus berusaha keras menutup cash flow yang babak belur dihantam Covid-19.

THR biasanya menjadi stimulus bagi rumah tangga, baik untuk tabungan, menutup utang, keperluan lebaran atau pulang kampung.

Meski demikian, ancaman buruh untuk turun ke jalan juga bukan langkah bijak di tengah Covid-19. Virus corona tak kalah menakutkan, bahkan bisa membuat masa depan diri, keluarga dan perusahaan terancam.

Belajar dari kondisi saat ini, pengusaha perlu membuat perencanaan pembayaran THR secara jangka panjang. THR dihitung sebagaimana biaya penyusutan, jadi sudah bisa disisihkan setiap bulannya, tanpa harus dihitung secara mendadak jelang hari raya.

Terakhir, pengusaha dan buruh mesti duduk bersama, memikirkan tak hanya tentang THR, tetapi juga kelangsungan usaha. Pengusaha harus transparan, sementara buruh juga harus bisa menahan diri. (*)

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved